Berita Samarinda Terkini

Hasil Audiensi dengan Pj Gubernur Kaltim, SMAN 10 Samarinda Tetap Pertahankan Sekolah Asrama

Hasil audiensi dengan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, SMAN 10 Samarinda tetap mempertahankan aekolah asrama

Penulis: Rita Lavenia | Editor: Diah Anggraeni
TribunKaltim.co/Rita Lavenia
Pertemuan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dengan Komite SMAN 10 Samarinda, Senin (13/5/2024). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menerima audiensi dari Komite SMAN 10 Samarinda, Senin (13/5/2024).

Audiensi itu dilakukan setelah Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik melakukan sidak beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, belakangan tengah terjadi polemik terkait status kedudukan SMAN 10 Samarinda, apakah tetap menjadi sekolah berasrama atau beralih sekolah reguler.

Ketua Komite SMAN 10 Samarinda, Insan Kamil mengatakan dari hasil pertemuan itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan bahwa lembaga mereka tetap bisa mempertahankan asrama.

Baca juga: Komisi IV DPRD Kaltim Gelar RDP Bersama SMAN 10 Samarinda, Polemik PPDB Diserahkan ke Disdikbud

Namun, Pj Gubernur menekankan agar SMAN 10 Samarinda dapat menjadi sekolah unggulan yang menciptakan generasi hebat untuk Kalimantan Timur.

"Jadi kami akan tetap mempertahankan SMAN 10 Samarinda sebagai sekolah unggulan," kata Insan Kamil.

Meski tetap memiliki asrama, namun SMAN 10 Samarinda juga akan memberlakukan zonasi sesuai kapasitas yang bisa mereka tampung.

"Secara prinsip keputusan itu sudah final. Tapi detailnya seperti apa akan kita rundingkan dengan sekolah, komite dan Disdikbud Kaltim," jelas Insan Kamil.

Wakil Ketua Komite SMAN 10 Samarinda, Deki Samuel menambahkan soal kepastian kapasitas asrama, juga siapa yang bisa masuk SMAN 10 Samarinda melalui sistem zonasi masih akan dirundingkan lebih lanjut.

Baca juga: Operasional Asrama SMAN 10 Samarinda Terimbas Zonasi Disdikbud Kaltim, Komite Sekolah Beri Kritikan

Namun, sesuai arahan Pj Akmal Malik, SMAN 10 harus menjadi sekolah unggulan yang bisa merangkul dan mengakomodasi seluruh siswa dari kabupaten/kota yang ada di Kaltim.

"Beliau ingin komite bisa menjadi jembatan antara sekolah dan pemerintah dalam menyelesaikan gejolak ini," kata Deki Samuel.

Nantinya dalam rapat itu mereka akan membahas dan menyusun standar-standar apa saja bagi siapa yang bisa masuk asrana mauoun zonasi.

"Secepatnya akan segera kita putuskan. Yang penting sudah ada arahan dari Pj Gubernur Kaltim yang jadi dasar kami," pungkasnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved