Pilkada 2024
Bukan Ahok, 2 Nama yang Diprediksi Lebih Berpotensi Diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024
Bukan Ahok, 2 nama yang diprediksi lebih berpotensi diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024. Alasan akan berat bagi PDIP jika mengusung Ahok.
TRIBUNKALTIM.CO - Bukan Ahok, dua nama yang disebut lebih berpotensi diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024.
Menurut pengamat, ada sejumlah hal yang memberatkan jika PDIP mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta 2024.
Bukan hanya terkait dengan jejak kasus pidana yang pernah menjerat Ahok, namun juga ada beberapa pertimbangan di mana kedua nama tersebut lebih potensian bagi PDIP untuk dimajukan di Pilkada Jakarta 2024.
Pengamat politik Ujang Komarudin menyebutkan, Djarot Saiful Hidayat dan Tri Rismaharini lebih berpotensi diusung PDIP daripada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca juga: Pengamat Prediksi Anies Baswedan Terganjal Maju di Pilkada Jakarta 2024, Cuma Nasdem yang Mau Dukung
Baca juga: PDIP Dilema, Turunkan Ahok Lawan Anies di Pilkada Jakarta atau Lawan Bobby Nasution di Pilkada Sumut
Baca juga: Mulai Terjawab Siapa yang Didorong PDIP Maju di Pilkada Jakarta 2024, Megawati Sudah Kantogi 8 Nama
Ujang menilai, peluang Ahok sulit karena status mantan Komisaris Utama PT Pertamina itu yang pernah dipidana.
“Djarot dan Risma mungkin (diusung), karena tidak ada jejak kasus pidana.
Mereka masih bagus, tidak ada masalah. Seandainya dijual, seandainya dijalankan pun di DKI ya oke, bagus.
Walaupun nanti harus dilihat potensi menangnya seperti apa,” ujar Ujang kepada Kompas.com, Jumat (17/5/2024).
Ujang mengatakan, kelebihan Djarot adalah pernah menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI.
“Risma juga Menteri (Sosial), punya potensi,” kata Ujang.
Ujang memprediksi, isu atau sentimen agama akan tinggi apabila nama Ahok diusung untuk Pilkada DKI 2024.
Sebaliknya, sentimen agama akan kecil apabila Djarot atau Risma diusung.

“Begitu politik, akan mencari jalannya sendiri, isu-isu yang menyerang kepada tokoh yang punya masalah dan kasus,” kata Ujang seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
“Jadi kalau Ahok yang diajukan, isu agama akan kencang dan besar, tapi kalau Risma dan Djarot ya isu agama kecil,” ucapnya lagi.
Baca juga: Tak Mungkin Bersatu, Anies dan Ahok Wajib Berhadapan Jika Ingin Maju Pilkada Jakarta, Survei Terbaru
Kasus penistaan agama oleh Ahok, lanjut Ujang, telah melekat bagi masyarakat DKI Jakarta.
Apalagi, tingkat religiusitas masyarakat Jakarta tinggi.
“Jadi sulit dan berat kalau Ahok diusung maju ya, kemungkinan besar akan tumbang karena bagaimanapun religiusitas masyarakat Betawi itu tinggi,” kata Ujang.
“Mereka akan mencari sosok figur yang bisa bagus agamanya, taat agamanya.
Yang menistakan agama pasti sulit untuk bisa menang di DKI,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengungkapkan enam dari delapan nama kader PDIP yang potensial diusung pada Pilkada DKI 2024.
Enam nama tersebut di antaranya adalah dua mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Sisanya, ada mantan Wali Kota Semarang sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, serta mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.
Baca juga: Pilkada Jakarta 2024 - Survei Elektabilitas dan Popularitas Anak Jokowi, Anies, Ridwan Kamil, Ahok
Sudah di Kantong Megawati
Hingga saat ini, PDIP belum menyebutkan siapa calon Gubernur yang akan diusung di Pilkada Jakarta 2024.
Namun terbaru, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan nama-nama bakal calon Gubernur di Pilkada Jakarta sudah ada di kantong Megawati.
Menurut Hasto Kristiyanto, saat ini Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sudah mengantongi sejumlah nama besar yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, November 2024.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Sekjen PDIP ini menyampaikan hal tersebut usai ditanya peluang Menteri Keuangan Sri Mulyani dimajukan dalam Pilkada Jakarta 2024.
"Banyak nama yang muncul, sudah ada hampir sekitar 8 nama.
Dan banyak nama-nama besar yang sudah ada di kantongnya Bu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).
Namun Hasto tak membeberkan siapa saja nama-nama besar yang sudah dikantongi Megawati.
Ia memastikan, nama-nama tersebut pun sifatnya masih dinamis seiring berjalannya waktu.
PDIP terus melakukan penjaringan nama-nama potensial.
Baca juga: Duet Ahok dan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 Dinilai Mustahil, Lebih Potensial Jadi Lawan
Ada Nama Sri Mulyani?
Nama Sri Mulyani, Menteri Keuangan Jokowi saat ini santer disebut bisa maju Pilkada Jakarta 2024.
Soal Sri Mulyani, Hasto juga tidak menjawab tegas apakah termasuk dalam nama-nama besar yang dimaksud.
"Bu Sri Mulyani levelnya kan nasional dan dunia. Ia menjadi Menteri Keuangan terbaik dan kami sangat bangga," ungkapnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Di lain sisi, pengalaman Sri Mulyani di tingkat dunia mengenai keuangan juga akan dijadikan PDIP guna mendidik kader-kader calon pemimpin.
Hasto meyakini, pengalaman Sri Mulyani itu bisa menjadi dasar bagi kader-kader PDIP untuk memutuskan kebijakan publik di bidang perekonomian.
Lebih jauh, Hasto juga menegaskan bahwa PDI-P tak bisa sendirian mengusung calon pemimpin daerah dalam Pilkada Jakarta.
"Dan di Jakarta PDI Perjuangan harus bekerja sama dengan parpol lain.
Kami sudah membagi tugas, siapa yang berkomunikasi dengan Gerindra, siapa yang berkomunikasi dengan PAN, Golkar dan sebagainya," pungkas Hasto.
Diberitakan sebelumnya, PDIP membuka penjaringan bacagub dan bacawagub untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ketua Pelaksana Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta PDI Perjuangan Hendra Gunawan menuturkan, penjaringan dibuka mulai 8 Mei 2024.
"Pendaftaran bakal calon kepala daerah akan dilakukan pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024," ujar Hendra dikutip dari keterangan tertulis, Senin (6/5/2024).
Klarifikasi Stafsus Menkeu
Kabar Sri Mulyani disebut masuk bursa bakal calon Gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ini segera diklarifikasi Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo.
Stafsus Menkeu mengatakan kabar Sri Mulyani masuk bursa bakal calon Gubernur Jakarta 2024 hanyalah rumor belaka.
Di samping itu, ia menyebut hingga saat ini Sri Mulyani belum berkomunikasi terkait rumor tersebut baik dengan PDIP ataupun partai lainnya.
“Terkait rumor atau informasi yang menyebutkan bu Sri Mulyani katanya masuk bursa bakal calon gubernur DKI, kami dapat sampaikan sejauh ini sama sekali tidak ada komunikasi dengan parpol manapun.
Dan memang ibu tidak dalam kapasitas untuk mengomentari, membahas, atau terlibat dalam diskusi itu,” tutur Prastowo kepada awak media, Rabu (8/5/2024).
Menurutnya, saat ini Sri Mulyani masih fokus untuk menyiapkan kebijakan utamanya dalam masa transisi kepresidenan untuk 2025 mendatang.
Disamping itu, Sri Mulyani juga sudah diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun komunikasi dengan pihak presiden terpilih, agar proses transisi ini berjalan dengan lancar.
“Tapi kita menghormati apapun aspirasi diskusi yang berkembang di masyarakat, itu biar jadi bumbu demokrasi saja, dan menjadi bagian dari diskusi publik,” tambahnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.
Baca juga: Wacana Duet dengan Ahok Mencuat, Anies Belum Memutuskan Maju di Pilkada Jakarta 2024, Ini Kata PDIP
(*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Katim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Rusmadi Wongso Mengaku Kader PDIP Setiap Pilkada, Safaruddin: Jangan Ujug–ujug Klaim Dukungan |
![]() |
---|
Hasil Survei Pilkada Luwu Timur 2024: Elektabilitas Irwan Bachri Teratas, Petahana Rawan Tergusur |
![]() |
---|
Bima Arya ke Golkar, Bakal Dampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar 2024? 2 Hasil Survei Pilgub Jabar |
![]() |
---|
Tanpa Cak Imin, KH Marzuki Mustamar bisa Jadi Penantang Khofifah, Survei Terbaru Pilkada Jatim 2024 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.