Dishub Samarinda Butuh Rp50 Miliar untuk Buka 4 Trayek Bus Rapid Transit

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sejak tahun lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda mengaku siap menyambut era baru mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dan efisien untuk Kota Samarinda.

Mengingat kemacetan yang kerap terjadi, polusi udara yang meningkat, dan keterbatasan pilihan transportasi.

Tak heran jika semangat tersebut mendorong rencana pengadaan angkutan umum massal yakni Bus Rapid Transit (BRT).

Hal ini dibuktikan melalui serangkaian studi banding yang dilakukan Dishub Samarinda ke beberapa kota di Indonesia untuk mempelajari berbagai sistem dan model angkutan massal yang telah sukses diterapkan.

Mulai dari menyambangi Kota Jakarta, Banjarmasin, hingga salah satu yang akan dicontoh pihaknya adalah keberhasilan penerapan angkutan umum massal di Kota Banda Aceh.

Baca juga: 3 Gedung Parkir Otonom akan Disegel Dishub Samarinda, Berikut 10 Lokasi Parkir yang Dilarang

Baca juga: Dishub Samarinda akan Segel 3 Gedung Parkir Otonom

Rencana ini memang tak mudah, bahkan anggaran yang dibutuhkan pun tak sedikit. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu beberapa waktu lalu, menurut perhitungan pihaknya, rancangan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 110 miliar untuk 7 trayek dan 6 veeder.

“Sudah kami ajukan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), karena perlu anggaran besar. Tapi kami usulkan dua atau empat trayek dulu, paling tidak anggarannya butuh sekitar Rp 50 miliar,” sebut Manalu (6/5/2024).

Terpisah, Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai bahwa inisiasi tersebut memang dirasa ideal. Namun menurutnya, anggaran yang disebut terlalu besar. Belum lagi, penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda memang difokuskan untuk pembenahan dan pembangunan.

"Kecuali APBD kita kayak DKI, ini kan APBD kita sangat terbatas. Itu juga kita pakai mengurusi banjir, mengurus kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, jembatan, dan lain-lain. Ya jadi kurang efisien," ungkapnya tak lama ini.

Sebab itu, Andi Harun mengaku lebih setuju jika Dishub berfokus membeli bus baru yang akan dikelola oleh Pemkot Samarinda. Meski sistem ini akan jauh lebih rumit dibandingkan mekanisme beli layanan (buy the service) yang sebelumnya disarankan oleh Dishub.

"Tapi kalau kita mau beli mobil katakanlah sepuluh unit. Kan nggak habis sampai segitu. Paling mungkin Rp 20 miliar, lalu kita branding sendiri dengan branding Samarinda. Itu mungkin jauh lebih efektif dan efisien. Kalau kita siapkan sendiri busnya, sistem pengelolaannya, kita harus rekrut sumber daya manusia (SDM)nya meskipun repot," tuturnya.

Baca juga: Berikut 10 Lokasi Parkir yang Dilarang Dishub Samarinda

Atas hal ini, orang nomor satu di Kota Samarinda ini mengarahkan Dishub untuk merubah mekanismenya agar dapat segera direalisasikan di tahun 2025 mendatang.

"Memang kita harus bersabar. Kita mendahulukan kajian matang dan mempertimbangkan kemampuan," pungkasnya. (*)