Bukan Ganti Rugi, Warga yang Lahannya Terdampak Pembangunan IKN Nusantara Kaltim Dapat Ganti Untung

TRIBUNKALTIM.CO - Bukan ganti rugi, masyarakat lokal yang lahannya terdampak pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan mendapat ganti untung.

Kepastian ini diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Selasa (21/5/2024).

Diketahui, pembebasan lahan menjadi salah satu masalah pembangunan IKN Nusantara.

Terbaru, Pemerintah tengah melaksanakan proses ganti untung kepada warga yang lahannya terdampak proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: Kerja Sama Indonesia dan Korsel untuk Penyediaan Air Minum IKN di Kaltim

Baca juga: Valid, Formasi CPNS 2024 di IKN dan Kalimantan Timur, Pendaftaran Buka Juni!

"Otorita IKN juga tengah bekerja dengan tim terpadu yang ada di wilayah Kalimantan Timur.

Termasuk di sekitar Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang menjadi lokasi pembangunanan IKN itu tengah berupaya untuk segera menuntaskan proses ganti untung," kata AHY.

Namun demikian, pembebasan lahan seluas 2.086 hektar tersebut sejatinya sudah berada di luar ranah Kementerian ATR/BPN.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN berperan menerbitkan sertifikat tanah apabila lahan tersebut sudah dinyatakan clean and clear.

"Pada saatnya ketika sudah clean and clear maka Kementerian ATR/BPN akan sangat siap untuk mempercepat pemberian sertifikat dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi siapapun termasuk nanti investor yang akan masuk," lanjutnya.

Pada kesempatan berbeda, AHY mengatakan lahan tersebut akan digunakan salah satunya untuk proyek jalan tol.

"Jadi ada beberapa lahan, misalnya yang menjadi prioritas itu adalah di ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) Ruas 6A dan 6B itu belum clean belum clear," ucap AHY saat ditemui usai olahraga pagi bersama pegawai Kementerian ATR/BPN di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Selain untuk jalan tol, lahan tersebut juga berada di lokasi proyek pengendali banjir Sepaku.

Baca juga: JK Soroti Proyek Tiba-tiba di Pemerintahan Jokowi, Ada Bansos hingga IKN Nusantara di Kaltim

Baca juga: 2 Peneliti dari Prancis ke Kota Samarinda Kaltim, Gali Info Sejarah Kutai dan IKN Nusantara

Permintaan Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui masih ada masalah pembebasan lahan di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Memang ada beberapa “pending issue” terkait lahan yang saya bicarakan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Termasuk di dalamnya mengenai penggantian tanah warga yang terdampak pembangunan IKN," kata Luhut dalm keterangan di instagram resminya, Rabu (8/5).

Luhut bilang, dalam sebuah pembangunan, permasalahan lahan dengan masyarakat memang hal yang tidak bisa dihindari.

Untuk itu, perlu koordinasi lintas sektor baik dari pusat sampai daerah untuk menyelesaikan masalah krusial ini.

Luhut pun meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk menyelesaikan permasalahan ribuan hektar lahan tersebut melalui dialog yang baik dengan masyarakat yang merasa dirugikan.

Bahkan, Luhut juga meminta agar masalah pembebasan lahan ini diselesaikan secara kasus per kasus.

Sebab, setiap warga lokal memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda untuk dihargai.

Bila memang harus dilakukan relokasi, pihaknya menjanjikan pembangunan hunian yang layak agar seimbang dengan hasil pembangunan proyek agung itu sendiri.

"Bila memang harus diberikan kompensasi, nilainya harus wajar dan adil sesuai kesepakatan masyarakat dan pemerintah," kata Luhut.

"Tidak boleh ada satupun masyarakat sekitar yang dirugikan karena pembangunan IKN.

Bila perlu mereka harus mendapat ganti untung dan manfaat yang nyata," lanjutnya.

Baca juga: Jalur untuk Pejalan Kaki di IKN Nusantara Dituntaskan, Sudah Ada Jalan yang Mulai Diaspal

Baca juga: Daftar 10 Groundbreaking Tahap Enam IKN Nusantara di Kaltim, OIKN Dapat Investasi Rp 50 Triliun

Sebelumnya Tinjau IKN

IKN Nusantara di Kalimantan Timur dipastikan siap menggelar Upacara 17 Agustus.

Kepastian ini didapat usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melihat langsung progres pembangunan IKN.

Luhut optimis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal capai 80 persen di Agustus mendatang.

Luhut juga optimis IKN Nusantara bisa digunakan untuk Upacara Kemerdekaan RI ke-79.

Luhut mengatakan, saat ini masih terdapat beberapa masalah yang tertunda dan dilakukan berbagai pembahasan teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Tadi dilihat jalan tol sudah hampir selesai semua.

Memang masih sedikit-sedikit jalan yang kurang bagus.

Tapi saya kira itu masalah proses dan 80 persen sudah bisa selesai sampai kepada bulan Agustus ini,” ujarnya saat meninjau progres IKN, di Kalimantan Timur, Selasa (7/5).

Luhut mengungkapkan, dari progres IKN yang telah ditinjaunya saat ini dia berharap upacara 17 Agustus mendatang benar-benar bisa dilaksanakan di IKN.

Baca juga: Jelang Pemindahan IKN, Hetifah Sjaifudian Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekraf di Samarinda

Baca juga: Agus Harimurti Yudhoyono sebut Pembebasan Lahan IKN di Kaltim Masuk Tahapan Ganti Untung

“Bukan hanya tol saja, tapi yang lain-lain saya kira sudah berjalan dengan baik.

Seperti airport itu akan bisa didarati, dan bisa mengakomodasi 3 pesawat sampai tanggal 17 Agustus nanti.

Tapi untuk semua ya nanti selesai kira-kira setahun lagi selesai,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pada kunjungannya kali ini Luhut meninjau Tol Akses IKN segmen 5A, Dermaga Logistik IKN, Bandara VVIP IKN, Istana Negara, Lapangan Upacara, Plaza Seremoni, serta Kantor Kementerian Koordinator. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembebasan Lahan untuk Proyek IKN Masuk Tahapan Ganti Untung"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.