Beredar Kabar IKN Nusantara di Kaltim Batal Jadi Ibu Kota Negara, Kominfo Pastikan Hoax

TRIBUNKALTIM.CO - Sebuah video yang menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) batal menjadi Ibu Kota Negara Indonesia yang beredar di platform TikTok membuat heboh.

Video ini diunggah pada 18 Mei 2024.

Dikutip dari kominfo.go.id, informasi yang ada di dalam video tersebut dipastikan hoaks alias tidak benar.

Berikut penjelasan Kominfo:

Baca juga: Kajari Faisal Arifuddin Bicara soal Bandara VVIP IKN Nusantara di Kaltim, Ganti Rugi Berjalan

Sebuah video beredar di platform TikTok menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) batal menjadi Ibu Kota Negara Indonesia. Video ini diunggah pada 18 Mei 2024.

Faktanya, klaim dari unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, unggahan tersebut memuat sebuah artikel yang menjelaskan bahwa saat disahkannya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) pada 25 April 2024, IKN belum resmi menjadi ibu kota karena masih menunggu proses secara bertahap dan keluarnya Keputusan Presiden. Ibu kota negara akan tetap dipindahkan dan Jakarta berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta. Setelah dilakukan penelusuran, video ini memuat tangkapan layar yang diketahui terdapat dalam laman ayobandung.com. Melansir dari kompas.com, pemindahan ibu kota ke IKN akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, pada pasal 2 nomor 2 UU DKJ Tahun 2024 dijelaskan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah namanya menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Juli Jokowi Mulai Berkantor di IKN Nusantara

Tanda-tanda IKN Nusantara dii Kalimantan Timur jadi Ibu Kota Indonesia kian nyata.

Presiden Jokowi direncanakan berkantor di IKN Nusantara pada Juli ini.

Pemerintah pun sedang memersiapkan sistem pertahanan cerdas atau smart defense jelang berkantornya Presiden di IKN.

Diketahui, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur menunggu diterbitkannya Keppres.

Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam RI terus berupaya membangun sistem pertahanan cerdas atau smart defense system di Ibu Kota Nusantara.

Hal ini menyusul rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Oleh karena itu, menurut Deputi Bidkoor Pertahanan Negara (Hanneg) Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdiyanto, pemerintah harus meningkatkan pertahanan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan pihak-pihak terkait.

"Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System,” jelas Kisdiyanto, dikutip dari Antara, Minggu (12/5/2024).