Kabinet Prabowo Gibran - Jokowi Titip 2 Menteri, Nasdem dan PKB Dapat Jatah 2 Kursi

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Nasdem dan PKB diprediksi bakal mendapatkan jatah menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Tidak hanya satu kursi, namun Partai Nasdem dan PKB dikabarkan bisa mendapatkan dua jatah menteri di kebinet pemerintahan mendatang.

Hal ini di luar dugaan banyak pihak, mengingat Nasdem dan PKB merupakan partai "lawan" bagi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.

Di Pilpres 2024, Nasdem dan PKB merupakan partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: PKB dan Nasdem Diprediksi Dapat 2 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Bagimana dengan PAN?

Baca juga: Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran, dari Titipan Jokowi hingga PKB - Nasdem dapat 2 Menteri, PAN?

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, kemungkinan itu didasarkan dari kekuatan Nasdem dan PKB di parlemen yang cukup kuat.

"Tergantung jumlah kekuatan di parlemennya, kalau Nasdem dan PKB ini kan menengah ke atas. Saya melihat proporsional, bisa saja dapat jatah dua kursi masing-masing, Nasdem 2, PKB 2 mungkin," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (25/5/2024).

Dia menilai, PKB dan Nasdem akan mengalami kerugian jika hanya mendapatkan satu kursi menteri saja.

"Karena dua partai ini menengah ke atas, karena kekuatan di parlemen besar," kata dia.

Baca juga: PAN Bakal Makin Resah? Petinggi NasDem Buka Suara Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Ujang juga menilai, Prabowo akan mempertimbangkan asas proporsional dalam bagi-bagi kursi menteri.

Khusus untuk partai politik yang baru bergabung, perhitungan kekuatan politik di parlemen adalah indikator yang paling jelas.

"Jadi saya melihat proporsionalitas yang akan dilakukan Prabowo untuk membagi partai-partai dilihat dari kekuatan jumlah kursi di parlemen," ucap dia.

Berbeda dengan kursi menteri titipan yang mungkin telah disodorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Ada Tim Khusus Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, 2 Kriteria harus Dipenuhi

Ujang menilai, Jokowi kemungkinan juga akan menitipkan dua menteri karena terlalu banyak akan mengganggu hubungan antara Jokowi dan Prabowo.

"Jadi proporsional ya nitip misalnya dua, kalau sampai 4-6 ya enggak bagus juga. Jadi saya melihat dalam konteks akomodasi titipan Jokowi, tengah-tengah saja, terlalu banyak ya nggak bagus dengan hubungan Jokowi. Tengah-tengah saja sesuai kebutuhan Prabowo," ujar dia.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni merespons Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak mau partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba mendapatkan jatah tiga kursi menteri.

Sahroni menyebut bisa saja partai-partai yang baru bergabung justru mendapat lebih dari tiga menteri.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Calon Kuat Menko Polhukam di Kabinet Prabowo-Gibran, Respons Demokrat dan PSI

Adapun Nasdem merupakan salah satu partai yang baru bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran usai Pilpres 2024 selesai digelar.

Nasdem tadinya merupakan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Menarik untuk ditanyakan balik ke partai PAN ya. Memang benar ya partai yang baru gabung dapat 3 menteri? Rasanya malah dapat lebih deh," ujar Sahroni saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Sahroni menyampaikan, sejauh ini belum ada pembicaraan antara Prabowo dan Nasdem terkait berapa kursi menteri yang akan mereka dapatkan.

Baca juga: Sandiaga Uno Bicara Soal Peluang Maju Pilkada 2024 dan jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Menurut dia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya menyampaikan bahwa Nasdem akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa pamrih.

Tanpa mendapat jatah menteri pun, kata Sahroni, Nasdem akan tetap mensukseskan pemerintahan selanjutnya.

"Iya itu prinsip Ketua Umum Surya Paloh, dukungan ke Pak prabowo untuk negara makin hebat, makin maju ke depannya," kata dia.

Disindir Ketua Umum PDIP

Baca juga: Pilih Maju Pilgub Kaltim 2024, Isran Tolak Tawaran Masuk Kabinet, Demokrat dan PAN Resmi Mendukung

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyindir soal perebutan jatah menteri yang didengarnya terjadi setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam pidatonya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5/2024), Megawati mengungkit bahwa selama 9 tahun berkuasa, ia menyadari begitu banyak tarik-menarik kepentingan politik terjadi.

"Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata Megawati.

Di hadapan ribuan kader dan simpatisan partainya, Megawati lalu mengilas balik keinginannya membentuk kabinet yang ramping ketika menghadapi krisis multidimensional sewaktu dirinya di tampuk kekuasaan.

Baca juga: Pilih Maju Pilgub Kaltim 2024, Isran Tolak Tawaran Masuk Kabinet, Demokrat dan PAN Resmi Mendukung

Sebagai informasi, Megawati merupakan Wakil Presiden RI pada 1999-2001 dan menjadi presiden setelahnya hingga 2004 menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan MPR.

"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet, kabinet yang profesional," kata Megawati.

"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi," imbuh dia.

Sejumlah partai politik pendukung presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, memang sudah berbicara soal jatah menteri yang akan mereka dapatkan kelak.

Di sisi lain, Prabowo dan Gibran juga berencana menambah jumlah kursi pada pemerintahannya nanti.

DPR RI pun sedang menggodok revisi UU Kementerian sehingga jumlah kementerian tidak lagi dibatasi 34 seperti saat ini, melainkan bebas ditentukan presiden. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Megawati Sindir Partai Rebutan Jatah Menteri, Ingatkan Kabinet Ramping"