Berita Nasional Terkini
Yusril Ihza Mahendra Calon Kuat Menko Polhukam di Kabinet Prabowo-Gibran, Respons Demokrat dan PSI
Yusril Ihza Mahendra calon kuat Menko Polhukam di Kabinet Prabowo-Gibran, begini respons Demokrat dan PSI.
TRIBUNKALTIM.CO - Yusril Ihza Mahendra calon kuat Menko Polhukam di Kabinet Prabowo-Gibran, begini respons Demokrat dan PSI.
Nama Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra digadang-gadang jadi calon kuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan latar belakang akademis dan pengalaman, di jejeran orang-orang partai Koalisi Indonesia Maju, Yusril dianggap paling mumpuni menjadi Menko Polhukam.
Bagaimana respons PSI dan Demokrat?
Baca juga: Akhirnya Terjawab, Yusril Ihza Mahendra Buka Suara Soal Mundur Ketum PBB, Strategi Jadi Jaksa Agung?
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan sepenuhnya keputusan soal jatah menteri di pemerintahan selanjutnya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
PSI menekankan ini ketika merespons soal usulan eks Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Prerogatifnya Pak Prabowo," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie saat dihubungi, Jumat (24/5/2024).
Diketahui, PSI merupakan salah satu partai pengusung Prabowo dan Gibran. Menurut Grace, Prabowo selaku presiden di pemerintahan selanjutnya memiliki hak prerogatif untuk memilih para pembantunya.
Dia mengaku PSI akan menghormati setiap keputusan Prabowo.

"Kami hormati keputusan beliau," ujar Grace.
Sebelumnya, Pj Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid menilai, eks Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra adalah sosok yang ideal menjadi Menko Polhukam di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Fahri beralasan, Yusril mempunyai kapasitas untuk membangun sistem dan kebijakan yang lebih holistik sehingga tepat bila ditunjuk sebagai Menko polhukam.
"Kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tepatnya di situ," ujar Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024.
Dengan alasan itu pula, Fahri berpendapat Yusril bukanlah sosok tepat untuk mengisi pos jaksa agung yang menurutnya bersifat eksekutor ketimbang membangun sistem.
Selain itu, Fahri juga menyebut Yusril mustahil menjadi jaksa agung karena ada aturan yang menyebut jaksa agung harus terbebas dari partai politik selama 5 tahun.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.