Walikota Bontang Basri Rase Suarakan Keluhan Nelayan Soal UPTD dan Kebutuhan Tambahan BBM Nelayan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Keluh kesah nelayan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sulitnya mengurus perizinan operasional, disuarakan Wali Kota Bontang Basri Rase dalam momen peresmian TPI Tanjung Limua, Selasa (28/5/2024).

Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kaltim Syirajuddin, mewakili Pj Gubernur Akmal Malik yang berhalangan hadir dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Irhan Hukmaidy, bersama perwakilan kelompok nelayan Kota Bontang.

Basri meminta pemerintah provinsi berupaya, agar kouta BBM untuk nelayan di Bontang ditambah.

Menurutnya, stok BBM yang ada saat ini tidak cukup. Lantaranya pada kenyataannya bahan bakar yang sudah ditentukan jumlahnya ini juga dinikmati oleh nelayan dari luar, yang masuk untuk membongkar hasil tangkapan mereka.

Kondisi itu, menurut Basri sulit diacuhkan. Keberadaan nelayan dari luar sangat membantu ketersediaan konsumsi masyarakat.

Baca juga: Kondisi Stok BBM Nasional Usai Ada Kebakaran Kilang Pertamina di Balikpapan Kaltim

Baca juga: Dibahas Berminggu-minggu Belum Rampung, SE BBM Eceran di Samarinda Bakal Disempurnakan Jadi Perda

"Kita harus akui, kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya ke nelayan lokal untuk memenuhi kebutuhan ikan di Kaltim, dan bagaimana pun harus kita akomodir (kebutuhan BBM)," kata Basri.

Selain BBM, Basri juga mendorong Pemprov untuk membentuk Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Dinas Perikanan dan Kelautan di Bontang.

Hal itu dibutuhkan, agar pelayanan perizinan operasional lebih mudah dijangkau para nelayan.

"Nelayan kami mau ngurus izin harus ke Provinsi. Kalau ada UPTD cukup disini, kan lebih mudah," ungkap Basri.

Menanggapi itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kaltim Syirajuddin mengatakan, kebutuhan UPTD di Bontang memang sangat diperlukan, untuk menunjang visi ketahanan pangan khususnya pada sektor perikanan.

Maka dari itu, ia berjanji akan mengupayakan mempercepat pembentukan UPTD, dengan berkoordinasi dengan Kementerian terkait.

Agar nelayan tidak lagi perlu repot ke Provinsi hanya untuk memperpanjang izin operasional.

"Ini masukan penting, dan kami akan segera lanjuti. Karena ini sifatnya mendesak," kata Syirajuddin.

Namun ia juga meminta Pemkot Bontang untuk mengumpulkan data potensi perikanan, sebagai bahan untuk mendukung pembentukan UPTD nantinya.

Terkait BBM nelayan, Syirajuddin mengatakan persoalan ini memang menjadi masalah hampir semua daerah.

Baca juga: Pembahasan SE BBM Eceran di Samarinda Bakal Dibahas Ulang, Potensi Bakal Jadi Perda

Untuk mengurus penambahan kouta, Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai leading sector perlu mencatat berapa jumlah dibutuhkan untuk kemudian diusulkan.

"Kita tidak bisa hanya omon-omon saja, perlu ada tindakan nyata. Pak Irhan sebagai penanggung jawab saya minta untuk mencari cara, berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk menambah kebutuhan BBM nelayan di Bontang," pungkasnya. (*)