Sederet Ancaman IKN di Kaltim, Masuk Radius Rudal Hypersonic, Dekat Aliansi Pertahanan FPDA

Bagaimanakah perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Malaysia?

Dikutip dari data Global Fire Power yang diambil pada tanggal 27 Maret 2022, Indonesia berada di peringkat 15 negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia dengan skor 0.2251.

Sementara Malaysia berada di peringkat 48 negara dengan militer terkuat dengan skor 0.7091.

Bila semakin dekat skor dengan angka 0, maka kekuatan militernya akan semakin baik.

Agar bisa mengetahui kekuatan militer Indonesia dan Malaysia, inilah pemaparan armada udara, kendaraan lapis baja, dan armada laut dari kedua negara.

Kendati begitu, Indonesia sendiri memiliki sekitar 1 juta tentara militer yang bisa diberdayakan jika perang terjadi.

Bagi armada udara, Indonesia memiliki 445 armada tempur udara yang terdiri dari pesawat tempur dan helikopter.

Kemudian untuk kendaraan lapis baja, Indonesia memiliki 1.444 unit dan 314 tank.

Terakhir untuk armada laut, Indonesia memiliki 296 unit armada laut. Armada laut itu berupa kapal selam dan kapal tempur serta kapal penjaga.

Sedangkan Malaysia mempunyai sekitar 267 ribu anggota militer.

Kekuatan militer Malaysia

Angkatan Udara Malaysia memiliki 144 armada tempur. Armada tempur itu terdiri dari helikopter dan pesawat tempur.

Mereka juga memiliki 1.708 kendaraan lapis baja dan 48 tank.

Di samping itu untuk armada laut, Malaysia mempunyai 82 aset tempur yang bisa digunakan selama peperangan.

Berdasarkan data di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki potensi kemenangan yang cukup besar bila perang melawan Malaysia.

Kendati begitu, masih banyak faktor lainnya yang membuat sebuah negara menang dalam peperangan.

Pakta Pertahanan Lima Negara

Meskipun dari segi kekuatan militer, Malaysia jauh dibawah Indonesia, negeri jiran tersebut tergabung dalam Five Power Defence Arrangements (Susunan Lima Kekuatan Pertahanan, disingkat FPDA).

Dilansir dari wikipedia, FPDA sendiri adalah hubungan pertahanan melalui rangkaian persetujuan multilateral antara Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura (semuanya anggota persemakmuran Britania Raya) yang ditandatangani tahun 1971.

Dengan pakta pertahanan tersebut, kelima negara akan saling membantu jika terdapat serangan dari luar terhadap Malaysia atau Singapura.

Tidak ada komitmen secara khusus untuk melakukan campur tangan secara militer.

Susunan ini tidak mengacu pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan penegakan hak ZEE suatu negara adalah masalah bagi negara tersebut; suatu negara dapat meminta bantuan negara lain dalam melakukannya.

FPDA didirikan setelah penghentian jaminan pertahanan Britania Raya atas Malaysia dan Singapura di bawah Perjanjian Pertahanan Anglo-Malaya, sebagai hasil dari keputusannya pada tahun 1967 untuk menarik pasukannya di sebelah timur Suez.

Di bawah FPDA, lima 'kekuatan' (Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura) akan berkonsultasi satu sama lain "dengan segera" dalam kondisi atau ancaman serangan bersenjata terhadap salah satu dari kelima negara untuk tujuan memutuskan tindakan apa yang harus diambil secara bersama atau secara terpisah sebagai tanggapan.

FPDA menyediakan kerja sama pertahanan antara kelima negara, membangun Sistem Pertahanan Udara Terpadu (Integrated Air Defence System, IADS) untuk Semenanjung Malaysia dan Singapura yang berbasis di pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (TUDM) Butterworth di bawah komando seorang wakil marsekal udara Australia (bintang dua).

Pangkalan Butterworth, yang dahulu berada di bawah kendali Angkatan Udara Australia hingga tahun 1988, kini dijalankan oleh TUDM namun menjadi tuan rumah detasemen pesawat dan personel yang bergiliran dari kelima negara.

Pada tahun 1981, kelima negara mengadakan latihan tahunan angkatan darat dan laut pertama.

Sejak tahun 1997, latihan angkatan laut dan udara telah digabungkan.

Pada tahun 2001, IADS disusun ulang menjadi HQ IADS (Markas Sistem Pertahanan Wilayah Terpadu, Headquarters Integrated Area Defence System), saat ini memiliki personil dari ketiga cabang angkatan bersenjata, dan mengkoordinasikan latihan angkatan laut dan udara tahunan.

Konferensi Kepala Pertahanan FPDA (FDCC) bertempat di Malaysia atau Singapura, dan merupakan forum militer profesional tertinggi FPDA dan berfungsi sebagai forum yang penting untuk dialog dan pertukaran pandangan antar kepala pertahanan.

Ada pula Pertemuan Tingkat Menteri FPDA (FDMM).

John Moore, politisi Australia yang kemudian menjadi menteri pertahanan Australia mengatakan, "Sebagai kerangka keamanan multilateral, FPDA memiliki peran unik di Asia.

Ini (FPDA) memiliki manfaat strategis bagi semua negara anggota, dan dalam pandangan Australia, bagi wilayah Asia-Pasifik secara keseluruhan.

Panglima tentara Diraja Malaysia, Jenderal Tan Sri Dato 'Sri Mohd Zin Zulkiefli Bin menanggapi: "Kami dapat membantu satu sama lain... dan bekerja sama satu sama lain.

Dalam buku putih pertahanan Selandia Baru yang dirilis pada Juni 2016, diuraikan bahwa oleh karena Selandia Baru telah lama menjadi anggota FPDA, negaranya akan dapat "memenuhi komitmennya seandainya Malaysia atau Singapura menjadi sasaran serangan militer.

Personel dan fasilitas

Inggris memiliki personel dan fasilitas yang berpangkal di Malaysia dan Singapura dalam rangka mendukung FPDA, sebagai berikut: sebuah fasilitas angkatan laut di Sembawang, Singapura dan karyawan di HQ IADS di Pangkalan TUDM Butterworth di Penang, Malaysia.

Di Sembawang, bertugas satu Komandan Royal Navy (yang juga menjabat sebagai Asisten Atase Pertahanan untuk Singapura), satu Kepala Petty Officer, seorang petugas Petty, dan tiga pegawai sipil Kementerian Pertahanan.

Susunan ini tetap konstan selama 10 tahun terakhir.

Di kantor pusat IADS, terdapat salah satu komandan sayap (wing commander), satu pimpinan skuadron, satu letnan komandan, satu mayor, dan satu pangkat lainnya.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.