Alasan Refly Harun sebut Putusan MA Sontoloyo, Niat Buruk Jokowi di Pilkada 2024 Dibongkar PDIP

"Tetapi kalau kita lihat Undang-undang nomor 10/2016 jelas untuk mencalonkan dan dicalonkan.

Bukan untuk dilantik."

"Karena itu, kalau misalnya KPU berpatokan kepada undang-undang, dia bisa abaikan putusan Mahkamah Agung tersebut.

Karena patokan dia adalah undang-undang," katanya.

Refly Harun menganggap, putusan MA itu sarat dengan urusan politik untuk mengakomodasi kepentingan Kaesang.

Putusan MA itu sebagai tanda kemunduran demokrasi.

Sama halnya dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pernah mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden, sehingga membuat jalan kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 mulus.

“Apalagi ada putusan Mahkamah Agung, mahkamah adik. Kemarin (putusan MK) mahkamah kakak,” ujar Refly, dilansir Kompas.com.

Refly menambahkan, syarat usia ketika dilantik hanya ada dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Relawan Prabowo-Gibran Daftarkan Kaesang di Pilkada Kota Bekasi 2024 lewat PKB, Reaksi PSI dan PDIP

Di mana, Hakim Honstitusi yang dilantik harus berusia 40 tahun, aturan itu kini diubah menjadi 55 tahun.

"Karena undang-undangnya itu mengatakan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan.

Bukan untuk dilantik. Karena kalau untuk dilantik ketentuannya itu ada di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi," ungkap Refly Harun.

Niat Buruk Jokowi di Pilkada 2024

Jika dulu politisi PDIP memuji dan memuja Presiden Joko Widodo (Jokowi), sekarang ceritanya berbeda.

Kini, mereka semua benci pada Jokowi. Mereka mengungkap keburukan orang nomor satu di Indonesia itu.

Terbaru, Trimedya Panjaitan menduga Jokowi sedang membangun dinasti politik.