Di Kabinet Prabowo-Gibran Bakal Dibentuk Kementerian Penerimaan Negara untuk Menunjang Program

TRIBUNKALTIM.CO - Di kabinet Prabowo-Gibran disebutkan akan dibentuk Kementerian Penerimaan Negara.

Sebelumnya diketahui isu kabinet Prabowo-Gibran bakal bertambah gemuk dengan membentuk 40 kementerian.

Selain disebut akan membentuk kementerian khusus untuk program Makan Bergizi Gratis, kini terungkap di kabinet Prabowo-Gibran akan punya Kementerian Penerimaan Negara.

Hal itu diungkapkan oleh Sekjen Golkar Lodewijk Paulus.

Baca juga: Rekam Jejak Thomas Djiwandono yang Diisukan jadi Wamenkeu di Kabinet Prabowo-Gibran

Ia menjelaskan, adanya Kementerian Penerimaan Negara untuk melihat sumber dana yang menunjang program pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Yang jelas salah satu mungkin kemarin yang kita mendengar visi misi Pak Prabowo yang beliau ingin bentuk salah satu adalah Kementerian Penerimaan Negara.

Itu jadi penting, dari mana kita mendapatkan penerimaan untuk menunjang program-program yang sudah dirancang Pak Prabowo-Gibran," kata Lodewijk Paulus dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, kementerian itu dibutuhkan untuk bisa menentukan anggaran-anggaran dari program Prabowo-Gibran.

"Itu menjadi penting karena ya katakan kita butuh anggaran untuk IKN, untuk Makan Bergizi Gratis, itu kan perlu dibicarakan lebih awal, sehingga diharapkan kalo bicara 100 hari pertama program-program unggulan Prabowo-Gibran harus berjalan, nah tentunya butuh anggaran lebih awal," lanjutnya.

Kementerian Khusus untuk Makan Bergizi Gratis

Kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis sedang dipertimbangkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ya, Prabowo tengah memikirkan apakah program makan bergizi gratis perlu dibentuk kementerian khusus atau cukup dengan badan saja.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja.

Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Baca juga: Fakta Terbaru Makan Siang Gratis dan Contoh Menu, Apa Prabowo Tolak IKN Kaltim demi Program Andalan?

Bukan tanpa sebab, pertimbangan untuk membentuk kementerian khusus itu muncul demi menghindari potensi kebocoran anggaran program tersebut.