Ekonom Senior Ungkap Thomas Djiwandono Penuhi Bibit Bobot Bebet untuk Jadi Menkeu di Kabinet Prabowo

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menuturkan posisi Menteri Keuangan tidak melulu dari teknokrat.

Dalam sejarahnya sudah ada beberapa menteri keuangan berlatar belakang politis.

Dan itu tidak dilarang selama orang yang ditunjuk sebagai bendahara negara juga memiliki kompetensi.

"Sebenarnya tidak ada larangan orang partai menjadi menkeu. Karena jabatan menteri memang jabatan politis tetapi risikonya terlalu besar," kata Piter.

Menurutnya, kekuasaan seorang menteri keuangan sangat besar dan menentukan.

Salah dalam mengambil kebijakan dampaknya cukup vital.

Artinya menteri apapun itu apalagi menteri keuangan dari kalangan politisi akan selalu memiliki risiko lebih besar.

"Kesalahan kecil di kementerian keuangan bisa berdampak besar bagi perekonomian nasional," ungkapnya.

Dosen Perbanas Institute itu menyatakan bahwa keputusan memilih menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden terpilih.

Baca juga: Rekam Jejak Thomas Djiwandono yang Diisukan jadi Wamenkeu di Kabinet Prabowo-Gibran

Baca juga: Kursi Menteri Paling Sering Direshuffle Era Jokowi, Prediksi yang Menjabat di Kabinet Prabowo-Gibran

"Tetapi sekali lagi jabatan menteri adalah jabatan politis dan sepenuhnya hak prerogatif presiden," ujarnya.

Hanya presiden yang berhak menentukan dan dialah yang tahu orang-orang yang akan membantu dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun.

"Tidak ada larangan bagi presiden menunjuk siapa pun sebagai menkeu,” lanjut Piter. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Melihat Peluang Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Menkeu, Ekonom Singgung Bibit Bebet Bobot

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim