Sosok Arif Satria yang Diprediksi Jadi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo-Gibran Pengganti Nadiem

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah sosok Arif Satria yang diprediksi jadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi di Kabinet Prabowo-Gibran Pengganti Nadiem Makarim.

Sejak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, sejumlah prediksi siapa saja menteri di kabinet Prabowo-Gibran ramai beredar.

Dari prediksi-prediksi yang beredar tersebut, ada yang wajah baru, ada pula yang saat ini masih menjabat menteri Kabinet Indonesia Maju.

Munculnya nama-nama tersebut seiring dengan penggodokan nama calon menteri kabinet Prabowo-Gibran.

Baca juga: Bantah Titip Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Jokowi: Kalau Usul-usul Boleh

Meski banyak nama calon menteri yang beredar di media sosial, namun belum ada yang bisa dipastikan kebenarannya.

Apalagi, penyusunan nama calon menteri diprediksi alot karena Prabowo berusaha mengakomodir semua pihak yang telah berkeringat membantunya memenangkan Pilpres 2024.

Salah satu posisi yang disebut-sebut akan berganti di kabinet Prabowo-Gibran adalah Menteri Pendidikan Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi, yang kini dijabat Nadiem Makarim akan berganti ke Arif Satria .

Lalu seperti apa sosok Arif Satria yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi di Kabinet Prabowo-Gibran? simak ulasannya:

Profil Arif Satria, Panelis Debat Cawapres pada 21 Januari 2024, Rektor Institut Pertanian Bogor

Awal tahun 2024 lalu, Profil Arif Satria sempat menjadi sorotan karena didapuk menjadi panelis debat kedua calon wakil presiden (cawapres).

Dr. Arif Satria, SP. MSi merupakan Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sekaligus Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) atau IPB University.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai dosen di Departemen Sosial Ekonomi Perikanan.

Pada tahun 2012, Arif mpernah menjabat sebagai penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pria kelahiran 17 September 1971 ini juga terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan kelautan dan perikanan sejak tahun 2002.

Di antaranya UU Perikanan 31/2004, Revisi UU Pengelolaan Perikanan, serta sejumlah Peraturan Pemerintah dan Menteri.