Tantangan Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Gambaran APBN Pertama: Beban Utang hingga Defisit Anggaran

"Presiden terpilih (Prabowo) mengusung tema keberlanjutan," kata Suharso.

Meskipun demikian, nantinya Prabowo masih dapat melakukan perubahan terhadap APBN yang disiapkan oleh pemerintah saat ini.

APBN bisa diubah oleh Prabowo jika memang terdapat penyesuaian program atau anggaran yang bakal dilakukan nantinya.

"Itu hak dari presiden yang akan datang.

Kalau memang dirasa APBN-nya enggak cocok untuk pembangunan, silakan dilakukan APBN perubahan, enggak masalah," ucap Suharso.

Diprediksi Kesulitan Cari Menkeu

Jauh sebelum Prabowo Subianto ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, ia disebut bakal kesulitan mencari Menkeu sekaliber Sri Mulyani. 

Baca juga: Tak Ada Sri Mulyani, Daftar Nama yang Diprediksi Jadi Menkeu Kabinet Prabowo, Ada Menteri Jokowi

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memprediksi mencari sosok pengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah pekerjaan terberat Prabowo-Gibran ke depannya.

 Menurutnya, hubungan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Prabowo yang sebelumnya tidak terlalu bagus.

Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, kondisi tersebut akan menyebabkan Sri Mulyani sulit untuk bersedia bergabung di Kabinet Prabowo yang baru.

"Nah hubungan Sri Mulyani dengan prabowo juga kurang bagus ya sehingga sepertinya akan sulit bagi srimul untuk mau bergabung dengan kabinet prabowo yang baru," kata Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (18/2/2024 lalu).

Adapun beberapa rekam jejak yang menunjukkan hubungan keduanya kurang harmonis yakni kontras antara Sri Mulyani dan Prabowo mengenai Anggaran Kementerian Pertahanan soal belanja utama sistem pertahanan (alutsista).

Sri Mulyani membeberkan bahwa pengadaan alutsista telah menyebabkan melonjakan utang luar negeri pemerintah.

Diketahui, Pada tahun anggaran 2018–2021, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,6 persen, yaitu dari Rp106,83 triliun pada tahun anggaran 2018 menjadi Rp125,79 triliun pada tahun anggaran 2021.

Anggaran fungsi pertahanan terus dikerek pada 2022 menjadi Rp133,3 triliun, dan lagi-lagi meningkat menjadi Rp134,3 triliun pada 2023.

Baca juga: Sri Mulyani Ramal Kondisi Perekonomian Indonesia 2024, Menkeu: Waspada Terhadap Turbulensi

"Jadi kemungkinan besar srimul tidak melanjutkan di posisi Menkeu gitu ya apalagi kan jika dilihat beberapa hal yang menjadi kontra Srimul dengan prabowo terkait dengan kemhan dan kewaspadaan bengkaknya hutang luar negeri untuk belanja alutsista," ungkapnya.