Prioritaskan Warga Miskin, Dinas Perdagangan Samarinda Uji Coba Kartu Pembelian LPG 3 Kg

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA  - Kelangkaan gas melon alias LPG 3 Kilogram, masih menjadi persoalan di kalangan masyarakat, khususnya di Kota Samarinda.

Terlebih sebentar lagi gelaran Hari Raya Kurban akan tiba, aktivitas memasak di masyarakat pun juga meningkat. Kelangkaan ini justru semakin meresahkan, lantaran harga yang ditaksir pertabung mencapai dua kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Terkait fenomena ini, Pemkot Samarinda tak tinggal diam. Melalui Dinas Perdagangan Samarinda, segera mengusulkan solusi permanen dengan sistem kartu pembelian gas melon.

Baca juga: Disdag Samarinda Matangkan Kartu Pembelian LPG 3 Kg untuk Prioritaskan Warga Miskin

Marnabas Patiroy selaku Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kota Samarinda yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Samarinda mengaku sejak dua hari belakangan ini, pihaknya tengah intens membahas persoalan pengadaan kartu pendistribusian gas melon ini. 

Kamis (6/6/2024) kemarin, pihaknya kembali menggelar rapat bersama dengan sejumlah lurah di Kecamatan Samarinda Ulu. Hasil pembahasan tersebut, kata Marnabas, pihaknya memutuskan untuk melakukan uji coba penggunaan kartu pembelian gas melon di Kelurahan Bukit Pinang terlebih dahulu.

"Di sana ada sekitar 281 KK yang tergolong keluarga miskin. Mereka nanti kita arahkan untuk ambil stok gas melon di pangkalan yang ada di kelurahan sana," ujarnya.

Nanti, kartu ini dipastikan untuk keluarga miskin yang berhak mendapatkan subsidi gas melon. Data ini akan terus diperbarui secara berkala untuk memastikan akurasinya. 

Namun sebelum merealisasikan kartu pembelian, Marnabas memastikan pihaknya telah mengantongi sebanyak 43.049 data keluarga miskin yang berhak membeli gas melon.  

Baca juga: Disdag Samarinda Siapkan Kartu untuk Pastikan Pendistribusian LPG 3 KG Tepat Sasaran

"Jadi pengkajiannya setiap keluarga di data kebutuhan gasnya. Dan keluarga miskin bakal diprioritaskan dulu, setelah itu baru mendata UMKM dan pedagang," sebutnya.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Wali Kota Samarinda Andi Harun dan akan membahas kembali pada Selasa (11/6/2024) mendatang.

“Usulan ini akan kita ajukan ke Pertamina. Karena kita juga tidak bisa memaksakan konsep ini, kita menyesuaikan juga," pungkas Marnabas. (snw)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di Saluran WhatsApp Tribun Kaltim