Alasan Mahkamah Konstitusi Hapus Pasal yang Melarang Dinasti Politik, Bermula dari Gugatan di 2015

MK menyebutkan bahwa dilegalkannya calon kepala daerah maju dalam Pilkada tanpa adanya larangan memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan petahana, berpotensi melahirkan dinasti politik.

Baca juga: Kaesang Tertarik Terjun ke Politik, Rocky Gerung Sebut Lengkap Sudah Dinasti Politik Jokowi

Tetapi, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan karena UUD mengatur agar tidak terjadi diskriminasi daan menjadi inkonstitusional bila dipaksakan.

Irwan Hamid yang pada saat itu menjadi kuasa hukum ipar petahana Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Irman Putrasiddin, menyampaikan bahwa larangan dinasti politik dalam Pilkada termasuk inkonstitusional.

Ia juga menilai larangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

“Putusan ini juga sudah otomatis menjadi koreksi konstitusional terhadap UU Pilkada tersebut yang berlaku serta merta,” imbuh Irwan dikutip dari laman MK.

Baca juga: Nurul Arifin Tidak Alergi dengan Dinasti Politik, Sah-sah Saja Konsepnya Tidak Haram

Dilansir dari Kompas.id, Selasa (21/11/2023), praktik dinasti politik lumrah terjadi di Indonesia karena dilakukan beberapa mantan presiden, termasuk kepala pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa, Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi yang saat ini menjabat sebagai RI-1 memiliki putra sulung bernama Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wali Kota Solo dan akan dilantik menjadi wakil presiden.

Jokowi juga mempunyai menantu bernama Bobby Nasution yang menikahi anak keduanya, Kahiyang Ayu, yang kini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan digadang-gadang maju Pilkada Sumatera Utara.

Tak berhenti sampai di situ, dinasti politik Jokowi terjadi di luar keluarga intinya ketika sang adik, Idayati, menikahi Anwar Usman pada 2022 yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua MK.

Baca juga: Jokowi Diserang dan Dibela Kader PDIP Soal Dinasti Politik, Respon Gibran dan Bobby tak Terduga

Selain Jokowi, keterkaitan politik antarfamili juga terjadi di keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia memiliki anak bernama Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kemudian, SBY juga memiliki anak bernama Edhie Baskoro Yudhoyono yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2019-2024.

Praktik dinasti politik memang sudah tidak dilarang, namun hal ini memicu terjadinya korupsi, seperti dinasti politik Banten, Sumatera Selatan, Klaten, dan Sukoharjo.

Itulah alasan MK menghapus pasal yang melarang dinasti politik beserta contoh keluarga yang melanggengkan kekuasaan di wilayah atau pemerintahan. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dulu Dilarang, Kenapa MK Hapus Pasal yang Melarang Dinasti Politik?"