Nurul Arifin Tidak Alergi dengan Dinasti Politik, Sah-sah Saja Konsepnya Tidak Haram

TRIBUNKALTIM.CO - Politisi kawakan yang berlatarbelakang selebriti, Nurul Arifin, angkat suara mengenai konsep dinasti politik. 

Saban pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, selalu muncul isu dinasti politik baik itu pro maupun ada yang kontra. 

Lalu bagaimana dalam pandangan Nurul Arifin sendiri soal dinasti politik ini.

Bagi Nurul Arifin, dinasti politik akan menjadi defisit saat seorang tokoh mendapat suara dengan mudah, namun tidak dibarengi dengan kerja-kerja maksimal dan kapasitas kapabilitasnya.

Baca juga: Diterpa Isu tak Sedap Bakal Bangun Dinasti Politik di Kaltim, Rahmad Masud Berikan Bantahan

Oleh karena itu, dinasti politik bakal tergantung lagi kepada individu masing-masing.

Dia yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menyebut dinasti politik bukan sesuatu yang haram.

Menurut dia, dinasti dalam sebuah partai politik sah-sah saja selama orang itu memiliki kapabilitas dan kapasitas mumpuni.

Tanggapan ini diungkapkan Nurul dalam diskusi publik terkait dengan persiapan Pemilu 2024 dengan tajuk program ‘Election Talk Series' oleh BRIN bekerja sama dengan IDEA.

Baca juga: Dukung Anak Jokowi dan Pramono Anung di Pilkada, PDIP Bicara Soal Tudingan Dinasti Politik

"Kalau orangnya mumpuni kenapa juga tidak boleh? Jadi dinasti politik tidak menjadi sesuatu yang haram ketika orang-orang tersebut mempunyai komitmen dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas," kata Nurul Arifin dalam diskusi publik tersebut, Kamis (25/8/2022).

Nurul mengungkapkan, dinasti dalam partai politik bukan menjadi salah satu defisit dalam parpol.

Di negara maju sekali pun seperti Jepang, ada partai yang sarat dengan dinasti politik.

"Kalau kita melihat satu contoh parpol di Jepang, LDP, itu semuanya adalah anaknya si ini atau kakeknya adalah tokoh politik yang memang punya kharisma," tutur dia.

Baca juga: Golkar Tegaskan Dukung Pemilu 2024 Sesuai Jadwal, Nurul Arifin: Kami Siap Bertarung

Kendati begitu Nurul mengakui, semasa jadi aktivis, dia pun sempat beranggapan bahwa dinasti politik adalah sebuah defisit dalam parpol.

Namun, setelah menyelami, nyatanya tidak demikian.

Bagi Nurul, dinasti politik akan menjadi defisit saat seorang tokoh mendapat suara dengan mudah, namun tidak dibarengi dengan kerja-kerja maksimal dan kapasitas kapabilitasnya.