Soal Arahan Presiden Jokowi Terkait Penerapan ART, Begini Penjelasan Dishub Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Presiden Joko Widodo meminta kepada setiap kepala daerah memiliki rencana membuat transportasi publik berbasis sistem autonomous rapid transit (ART).

Diketahui, sistem transportasi ART tak menggunakan rel, melainkan magnet.

Ia berpendapat bahwa pembangunan ART lebih terjangkau bagi kota-kota di Indonesia dibandingkan dengan membangun sistem transportasi, seperti mass rapit transit (MRT) dan light rail transit (LRT). 

Jokowi meyakini, sistem transportasi ini merupakan salah satu strategi mengurai kemacetan yang ia soroti kerap kali terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca juga: Agus Tri, Syaparudin, dan Uji Hardana Tawarkan Gagasan ke Andi Harun saat Dialog Pilkada Samarinda

Tak heran jika sistem ini akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lantas bagaimana penerapan sistem transportasi publik ini jika diterapkan di Kota Samarinda, mengingat Kota Samarinda merupakan salah satu kota penyangga IKN yang juga mulai menunjukkan kemacetannya?

Menurut penjelasan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu kepada TribunKaltim.co pada Minggu (9/6/2024), arahan ini memang sudah diketahui pihaknya.

Namun hingga saat ini, Manalu mengakui, belum ada pembahasan lebih lanjut tentang pengadaan transportasi berbasis magnet seperti ART ini.

Pasalnya, pihaknya tengah fokus mengkaji terkait pengadaan bus rapid transit (BRT) untuk Kota Samarinda.

"Katanya lebih murah sampai 50 persen. Tapi untuk ART yang dimaksud Pak Presiden itu dikonsepkan untuk IKN. Panjangnya itu bisa untuk kurang lebih 324 penumpang, tapi satu gerbong lima orang," sebut Manalu.

Baca juga: Agus Tri, Syaparudin, dan Uji Hardana Tawarkan Gagasan ke Andi Harun saat Dialog Pilkada Samarinda

Meski diakuinya lebih murah dibandingkan sistem lainnya, Manalu menilai bahwa hal ini perlu dipertimbangkan lebih matang lagi.

"Misal jika pakai skytrain dari luar negeri, anggaplah satu trayek 10 km dari Bandara APT Pranoto ke Bigmall berarti butuh Rp 3,2 triliun. Kalau ART, hanya butuh Rp 1,6 triliun per 10 km nya. Tapi belum tahu apakah itu termasuk atau hanya fasilitas sarana prasarana saja," paparnya.

Sebelumnya, Walikota Samarinda Andi Harun juga mengarahkan Dishub untuk mematangkan mekanisme transportasi publik, supaya dapat segera direalisasikan pada tahun 2025 mendatang.

Mengingat, kepadatan kota yang semakin signifikan, pihaknya akan menghadap ke Andi Harun terkait konsep pengadaan transportasi publik ini pada Kamis (13/6/2024) mendatang.

"Kalau untuk jangka pendek, saya pasti rekomendasikan untuk bus saja dulu. Kita mau rapatkan dulu di depan Pak Wali terkait konsep bus yang memang telah dikaji. Tapi opsi-opsi ini masih akan dipertimbangkan. Kalau ART harus buat kajian lagi. Karena ART berbeda. Dikaji dulu, sambil mengajukan yang bus," pungkas Manalu. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim.

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim.