DPRD Tawarkan Solusi Rasionalisasi Anggaran Jika APBD Kukar 2024 Defisit

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) angkat bicara mengenai kemungkinan defisit anggaran pada tahun 2024.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar, Salehudin membenarkan hal tersebut. Ia mengaku telah menyarankan pihak eksekutif segera mengambil langkah-langkah solutif.

“Sudah saatnya DPRD mengambil inisiatif. Jujur saja terlalu dipaksakan anggaran tahun 2023-2024. Oleh sebab itu, kami minta rapat dengan TAPD untuk membahas defisit," ujarnya, Senin (10/6/2024).

Politikus Golkar ini, mengungkapkan bulan Juni adalah waktu yang tepat untuk melakukan rapat menyikapi defisit anggaran yang kemungkinan terjadi pada 2024.

Baca juga: DPRD Kukar Ingin Lindungi Pekerja Rentan melalui Peraturan Daerah

Baca juga: Beri Perlindungan bagi Pekerja Rentan, Pansus DPRD Kukar Matangkan Aturan

“Undang-undang itu menyebutkan evaluasinya satu semester ini, rasionalisasi pasti terjadi. Kita sudah memberi tahu OPD, kita juga minta ini jangan dianggap gampang karena bisa mengganggu belanja,” ungkapnya.

Menurut Saleh, pengelolaan APBD Kukar terkesan dipaksakan. Banyaknya operasional belanja yang dilakukan oleh Pemkab Kukar membuat penyerapannya menjadi lemah.

Ia memaparkan, belanja operasional Pemkab Kukar pada 2024 hampir mencapai Rp 7 triliun sedangkan belanja modal berada di angka Rp3,5 - Rp4 triliun.

Oleh sebab itu, Banggar DPRD Kukar agar segera melaksanakan rapat dengan TAPD untuk membahas dan memastikan persoalan. defisit anggaran.

Saleh menegaskan, rasionalisasi anggaran menjadi langkah paling solutif. Yakni, dengan menghilangkan item-item belanja yang ada di OPD dengan pengampu anggaran yang cukup besar.

“Itemn ini dihilangkan dulu untuk kemudian dimunculkan lagi ketahun depan, jadi hanya sifatnya menunda sehingga defisit anggaran 2024 bisa kita sikapi dengan bijak,” timpalnya.

Baca juga: DPRD Kukar Siap Jalin Kerja Sama dengan Kantor Bahasa Kaltim

Menyikapi kemungkinan defisit anggaran pada 2024, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengaku, memang ada defisit sebesar Rp2 triliun.

“Iya, makanya nanti dibedah lagi saja, penyebannya adalah serapan anggaran saja. Serapan anggaran, baik itu waktu atau permasalahan pada proses penyerapan, proses lelang, proses lain-lain,” tandas Rendi. (*)