Pemkab Mahulu Audiensi dengan Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Bahas soal Kenaikan TPP 

“Besok akan dilaksanakan coaching pendalaman, dan verifikasi, dan klarifikasi sehingga besar harapan kita dari hasil coaching ini langkah apa saja yang dapat dipenuhi Pemkab Mahulu sebelum APBD 2025 ditetapkan. Yang pertama dari segi alokasi penganggaran, rancangannya sudah di input di dalam SIPD, dan sudah masuk di rancangan RKPD dari segi postur anggaran," sebutnya.

Ia menyebut hal yang perlu dilakukan Pemkab tinggal kekuatan dokumen pendukung lainnya agar aspek legalitasnya nanti tidak ada kendala lagi, bahkan jika ada koreksi atau perbaikan tim TPP sangat terbuka.

"Berharap aspirasi dalam rangka penyusunan TPP mendapat restu, persetujuan dan rekomendasi dari kementerian agar dapat mendorong penganggaran dan implementasinya di tahun anggaran 2025," harapnya.

“Parameter untuk penyusunan usulan TPP ini kita menyesuaikan dengan regulasi yang ada baik berdasarkan dengan profesi, tempat bertugas, kondisi kerja, dan telah dilakukan kajian, untuk itu kita berharap arahan dan bimbingan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam penyusunan TPP agar sesuai dengan regulasi yang ada,” imbuhnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim.

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim.