Pemkab Mahulu Audiensi dengan Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Bahas soal Kenaikan TPP 

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, melakukan audiensi bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda)  Mahulu, Stephanus Madang ini digelar di Auditorium Gedung F Kemendagri, Kamis (06/06/24).

Audiensi digelar sebagai tindak lanjut usulan kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkungan Pemkab Mahulu tahun anggaran 2025.

Tampak hadir Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) Mahulu, Kristina Tening yang disambut langsung oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Kemendagri, Rooy John Erasmus Salamony.

Ada pula Inspektur Inspektorat Mahulu Budi Gunarjo Ompusunggu, Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh, Kepala Bappelitbangda Gerry Gregorius dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemkab Mahulu.

Baca juga: Pemkab Mahulu Gelar Rapat Koordinasi Bahas TPU untuk Masyarakat, Butuh Lahan Minimal 10 Hektare

Dalam pertemuan tersebut, sekda menyampaikan berbagai pertimbangan yang melandasi usulan tersebut, termasuk pertimbangan kondisi ekonomi daerah dan kinerja pegawai.

Selain itu, rekomendasi penyesuaian TPP Mahulu dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) atas keberhasilan Pemkab Mahulu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lima kali berturut-turut sejak tahun 2019.

"Dijen Bina Keuda memberikan tanggapan positif terhadap usulan tersebut, namun perlunya keterpaduan antara peningkatan kesejahteraan pegawai dengan keberlanjutan keuangan daerah," katanya.

Sekdajuga menyampaikan tujuan digelarnya audiensi untuk mengkaji penyesuaian usulan kenaikan TPP di lingkungan Pemkab Mahulu untuk tahun anggaran 2025.

"Maksud dan tujuan kedatangan kami sepertinya tidak berbeda dengan kabupaten/kota lain bahkan provinsi, kami sejak tahun 2013 sampai hari ini belum melakukan penyesuaian terhadap TPP di Kabupaten Mahulu," ujarnya.

Ia menyebut bahwa penyesuaian terhadap TPP ini dilakukan Pemkab Mahulu sekaitan dengan nilai opini BPK.

Hal ini juga sesuai dengan arahan BPK kepada Pemkab Mahulu untuk menyesuaikan TPP dengan kondisi Mahulu.

"Dengan memberi lampu hijau terkait penyesuaian TPP di Mahulu. Oleh sebab itu kita bersama tim TPP kabupaten mencoba untuk melakukan analisis dan kajian agar rancangan penyesuaian perubahan TPP ini bisa dalam koridor ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” tuturnya.

Baca juga: Dinkes Mahulu Sebut Masih Banyak Masyarakat yang Belum Sadar Pentingnya Pemeriksaan Kehamilan

Sekda Mahulu menyebut Ditjen Bina Keuda  memberikan tanggapan positif atas audiensi ini.

Ditjen Bina Keuda juga menyepakati untuk melakukan kajian lebih lanjut guna mengevaluasi dan menyusun kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan nasional.