Bagi-bagi Jatah Menteri Mulai Memanas! PAN Meradang Cuma Dapat 3 Kursi! di Kabinet Prabowo-Gibran

"Iya itu prinsip Ketua Umum Surya Paloh, dukungan ke Pak prabowo untuk negara makin hebat, makin maju ke depannya," ucapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda mengatakan PAN tidak perlu 'terbawa perasaan' atau baper terkait jumlah menteri yang nantinya didapat partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Adapun PKB telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran, setelah berjuang untuk pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024.

"PAN saya kira enggak perlu baper. Enggak perlu baperan lah," ujar Huda saat dihubungi Kompas.com.

Huda menjelaskan, PKB menyerahkan sepenuhnya jumlah menteri kepada Prabowo selaku presiden terpilih.

Lagipula, kata dia, Prabowo memiliki hak untuk mengulurkan tangan kepada semua kekuatan partai politik.

"Jadi kita serahkan kepada presiden terpilih terkait jumlah dan postur kabinetnya," ucapnya.

Huda menegaskan, PKB belum menyodorkan portofolio menteri apapun kepada Prabowo.

Dia menekankan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo, meski belum membahas soal menteri sama sekali.

"Jadi soal kekhawatiran teman-teman PAN sampai hari ini kurang relevan, karena kami sendiri yang menyatakan siap untuk kerja sama dengan presiden terpilih. Belum ngomongin sama sekali soal portofolio kabinet," imbuh Huda.

Sementara itu, Partai Gerindra meminta agar persoalan jatah menteri di Kabinet Prabowo-Gibran tidak sampai menjadi polemik di media.

Baca juga: Akan Pindah ke IKN di Kaltim, Sekretariat Kabinet Minta Tambahan Anggaran Rp 164 Miliar

Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Nasdem soal peluang mendapatkan lebih dari tiga Menteri.

“Saya rasa tidak perlu ada polemik di media soal jatah menteri,” kata Dasco saat dihubungi, Sabtu (25/5/2024).

Wakil Ketua DPR RI ini menyampaikan, komunikasi antara Nasdem dengan Gerindra selama ini mengalir dengan baik.

Ia berpandangan, Partai Nasdem sama seperti partai koalisi lainnya telah menyatakan untuk menghormati hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.