PAN Tidak Terima Partai Baru Gabung dapat Jatah 3 Menteri di Kabinet Prabowo Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran kini sedang "diributkan" oleh partai politik (parpol), baik yang sudah lama bergabung maupun yang baru bergabung ke kubu 02.

Parpol yang sudah lebih dulu mendukung Prabowo-Gibran enggan jika parpol yang baru mendukung Prabowo-Gibran belakangan mendapat jatah menteri sampai 3 kursi.

Adapun partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran setelah Pilpres 2024 adalah Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Partai Amanat Nasional (PAN) yang sejak awal mendukung Prabowo-Gibran tidak ingin jika partai yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah Pilpres 2024, mendapatkan jatah menteri sampai tiga kursi.

Baca juga: Pengamat Prediksi Calon Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, akan Ada Jatah Jokowi

Baca juga: Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Pos Menteri yang Terlarang Bagi Politisi

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai, tidak tepat apabila partai politik yang baru bergabung meminta jatah kursi menteri lebih banyak dibandingkan partai yang sudah mendukung Prabowo sejak awal.

"Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga (Menteri). Kemarin dalam pilpres enggak ikut (dukung Prabowo), tiba-tiba dapat 3 (menteri). Itu kan engggak tepat, benar enggak?" kata Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Pernyataan PAN tersebut ditanggapi santai oleh Partai Nasdem.

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni berpandangan, bisa saja partai-partai yang baru bergabung justru mendapat lebih dari tiga menteri.

Baca juga: Terjawab Kapan Libur Hari Raya Idul Adha 2024, Berikut Jadwal Resminya Menurut SKB 3 Menteri

"Menarik untuk ditanyakan balik ke partai PAN ya. Memang benar ya partai yang baru gabung dapat 3 menteri? Rasanya malah dapat lebih deh," ujar Sahroni saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Sahroni menyampaikan, sejauh ini belum ada pembicaraan antara Prabowo dan Nasdem terkait berapa kursi menteri yang akan mereka dapatkan.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya menyampaikan bahwa Nasdem akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa pamrih.

Tanpa mendapat jatah menteri pun, kata Sahroni, Nasdem akan tetap mensukseskan pemerintahan selanjutnya.

Baca juga: Bahlil Sebut Investor Bersyukur IKN Ditangani Basuki Hadimuljono, Menteri BKPM: Bisa Lebih Cepat

"Iya itu prinsip Ketua Umum Surya Paloh, dukungan ke Pak prabowo untuk negara makin hebat, makin maju ke depannya," ucapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda mengatakan PAN tidak perlu 'terbawa perasaan' atau baper terkait jumlah menteri yang nantinya didapat partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Adapun PKB telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran, setelah berjuang untuk pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024.

"PAN saya kira enggak perlu baper. Enggak perlu baperan lah," ujar Huda saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Luhut Tolak jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Bersedia Jika jadi Penasihat Presiden

Huda menjelaskan, PKB menyerahkan sepenuhnya jumlah menteri kepada Prabowo selaku presiden terpilih.

Lagipula, kata dia, Prabowo memiliki hak untuk mengulurkan tangan kepada semua kekuatan partai politik.

"Jadi kita serahkan kepada presiden terpilih terkait jumlah dan postur kabinetnya," ucapnya.

Huda menegaskan, PKB belum menyodorkan portofolio menteri apapun kepada Prabowo.

Baca juga: Deretan Nama yang Berpeluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Peluang Orang Jokowi Jadi Menteri Lagi

Dia menekankan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo, meski belum membahas soal menteri sama sekali.

"Jadi soal kekhawatiran teman-teman PAN sampai hari ini kurang relevan, karena kami sendiri yang menyatakan siap untuk kerja sama dengan presiden terpilih. Belum ngomongin sama sekali soal portofolio kabinet," imbuh Huda.

Sementara itu, Partai Gerindra meminta agar persoalan jatah menteri di Kabinet Prabowo-Gibran tidak sampai menjadi polemik di media.

Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Nasdem soal peluang mendapatkan lebih dari tiga Menteri.

Baca juga: Terjawab Sudah Biang Kerok Penyebab 2.086 Ha Lahan di IKN Tak Kunjung Klir, Begini Kata Menteri AHY

“Saya rasa tidak perlu ada polemik di media soal jatah menteri,” kata Dasco saat dihubungi, Sabtu (25/5/2024).

Wakil Ketua DPR RI ini menyampaikan, komunikasi antara Nasdem dengan Gerindra selama ini mengalir dengan baik.

Ia berpandangan, Partai Nasdem sama seperti partai koalisi lainnya telah menyatakan untuk menghormati hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Bahwa komitmen mendukung pemerintah Pak Prabowo itu sudah disampaikan dengan lugas dan tegas oleh Pak Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem). Tanpa kemudian ada ngomong soal berapa menteri berapa menteri,” kata Dasco.

Baca juga: 7 Calon Menteri dan 7 Wamen yang Diusulkan Relawan untuk Masuk di Kabinet Prabowo-Gibran

“Nasdem itu sama dengan partai koalisi yang lebih dahulu ada, yang menyatakan menghormati bahwa persoalan kabinet adalah hak prerogatif dari presiden terpilih atau Pak Prabowo Subianto,” ucapnya.

Partai Nasdem dan PKB diprediksi akan mendapat dua jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, kemungkinan itu didasarkan dari kekuatan Nasdem dan PKB di parlemen yang cukup kuat.

"Tergantung jumlah kekuatan di parlemennya, kalau Nasdem dan PKB ini kan menengah ke atas. Saya melihat proporsional, bisa saja dapat jatah dua kursi masing-masing, Nasdem 2, PKB 2 mungkin," ujarnya kepada Kompas.com.

Baca juga: PKB Dorong Menteri Jokowi Lawan Khofifah, Orang Dekat Cak Imin, Survei Terbaru Pilkada Jatim 2024

Dia menilai, PKB dan Nasdem akan mengalami kerugian jika hanya mendapatkan satu kursi menteri saja.

"Karena dua partai ini menengah ke atas, karena kekuatan di parlemen besar," kata dia.

Ujang juga menilai, Prabowo akan mempertimbangkan asas proporsional dalam bagi-bagi kursi menteri.

Khusus untuk partai politik yang baru bergabung, perhitungan kekuatan politik di parlemen adalah indikator yang paling jelas.

"Jadi saya melihat proporsionalitas yang akan dilakukan Prabowo untuk membagi partai-partai dilihat dari kekuatan jumlah kursi di parlemen," ucap dia. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Parpol Mulai Ributkan Jatah Menteri..."