Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Pos Menteri yang 'Terlarang' Bagi Politisi

TRIBUKALTIM.CO - Politisi diprediksi bakal mendominasi susunan menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Kendati demikian, terdapat sejumlah pos menteri yang diprediksi 'terlarang' bagi para politisi.

Pos-pos menteri yang diprediksi tidak bisa diisi oleh politisi, bakal diisi oleh profesional.

Terdapat sejumlah posisi strategis yang kemungkinan besar tak akan diemban oleh politisi, misalnya, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Menteri "Triumvirat" yang mencakup Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Baca juga: Terjawab Kapan Libur Hari Raya Idul Adha 2024, Berikut Jadwal Resminya Menurut SKB 3 Menteri

Baca juga: PKB Dorong Menteri Jokowi Lawan Khofifah, Orang Dekat Cak Imin, Survei Terbaru Pilkada Jatim 2024

Kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang diprediksi akan dibanjiri oleh kalangan partai politik (parpol).

Jumlahnya bahkan diperkirakan akan lebih banyak dibanding era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Dugaan saya jumlah menteri dari partai politik kabinet Prabowo Gibran lebih banyak dari Joko Widodo," kata Hanta dalam program Ni Luh di Kompas TV, seperti diizinkan dikutip pada Rabu (1/5/2024).

Dalam perjalanan pemerintahan saat ini, Jokowi semula hanya mengisi 16 menteri yang berlatar belakang politisi, dari total 34 posisi menteri yang ada.

Baca juga: Luhut Tolak jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Bersedia Jika jadi Penasihat Presiden

Namun, setelah adanya reshuffle atau perombakan kabinet, jumlah menteri dari kalangan parpol bertambah dua.

Dengan begitu, total terdapat 18 posisi menteri yang dihuni orang-orang parpol.

Merujuk hal itu, Hanta memprediksi bahwa Prabowo memiliki keinginan besar untuk mengakomodasi semua pihak.

Karena itu, kepemimpinan Prabowo-Gibrab ke depan diperkirakan akan menambah nomenklatur menteri baru.

Baca juga: Deretan Nama yang Berpeluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Peluang Orang Jokowi Jadi Menteri Lagi

Hal ini tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak.

"Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar," kata Hanta.

"Ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih," kata dia.