Ibu Kota Negara
Realisasi Investasi di IKN Nusantara Jauh dari Target, Kini Otorita Minta Tambahan Dana Fantastis
Realisasi investasi di IKN Nusantara jauh dari target, kini Otorita minta tambahan dana fantastis
TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang baru, Raja Juli Antoni meminta tambahan anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Pemerintah disorot DPR lantaran dinilai belum berhasil menarik investasi asing ke IKN Nusantara.
Diketahui, Pemerintahan Presiden Jokowi terus mengebut pembangunan IKN Nusantara.
Terbaru, Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran hingga Rp 29,8 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur di sana.
Baca juga: BPK Temukan Sederet Masalah IKN Nusantara di Kaltim, Pendanaan, Lahan, hingga Aset
Baca juga: Disentil DPR, Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Kaltim, BPK Soroti Penggunaan Dana APBN
Yang terdekat adalah gelaran Upacara 17 Agustus 2024 yang akan berlangsung sekitar 2 bulan lagi.
PLT Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni mengusulkan tambahan anggaran untuk Otorita IKN.
Raja Juli mengatakan usulan tambahan anggaran itu berasal dari 6 Deputi Teknis di IKN.
Raja Juli menjelaskan tambahan anggaran itu diperlukan untuk membiayai pengeloaan gedung-gedung dan pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN tahun 2025.
Pemerintah terus mengebut pembangunan di IKN agar bisa digunakan untuk Upacara Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus mendatang.
DPR Sorot Realisasi Investasi di IKN
Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari pimpinan Otorita IKN Nusantara masih jadi perbincangan.
Terbaru, DPR RI membongkar realisasi investasi yang dicanangkan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, jauh dari target.
Terlebih investasi luar negeri atau asing yang masih nihil hingga saat ini.
Diketahui, Pemerintah menargetkan Upacara 17 Agustus 2024 bisa digelar di IKN Nusantara.
Baca juga: BREAKING NEWS: Perdana, Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Kunjungi Wilayah Deliniasi IKN
Baca juga: Nasib Warga Terdampak Pembangunan IKN di Kaltim, Jatam: Masyarakat Diintimidasi
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN akan menurunkan kepercayaan investor.
4 Sorotan terkait IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028, Pemerintah harus Jelaskan |
![]() |
---|
Beda Respons PDIP dan NasDem Soal Kebijakan Prabowo: IKN Jadi Ibu Kota Politik Tahun 2028 |
![]() |
---|
Istilah IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028 Disorot, Golkar sebut tak Ada di Undang-undang, Respons Puan |
![]() |
---|
Prabowo Jadikan IKN Ibu Kota Politik, Beda Konsep dari Jokowi, Ini Penjelasan Istana |
![]() |
---|
Perpres IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028 sudah Ditandatangani Prabowo, Kapan Resmi Jadi Ibu Kota? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.