Realisasi Investasi di IKN Nusantara Jauh dari Target, Kini Otorita Minta Tambahan Dana Fantastis

Sebelum berkiprah di Otorita IKN, Bambang dikenal luas sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.

Bambang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Dhony Rahajoe merupakan petinggi salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di sektor properti, yakni Sinarmas Land.

Baca juga: Tahun 2025 Upacara HUT RI Hanya Digelar di IKN Kaltim Jika Sudah Ada Keputusan Presiden

Jokowi Ngotot?

Ngototnya Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN ternyata menimbulkan berbagai pertanyaan dari sejumlah pihak.

Bahkan, dikebutnya pembangunan IKN oleh Jokowi dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap penerusnya nanti, dalam hal ini presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto.

Benarkah demikian?

Ya, percepatan proses pembangunan proyek IKN dianggap tidak lazim dan menjadi sinyal ada ketidakpercayaan dari Presiden Joko Widodo kepada pemerintahan selanjutnya buat melanjutkannya.

Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, proyek IKN dikebut di masa pemerintahan Jokowi tinggal beberapa bulan lagi mengindikasikan dia hendak memberi pesan hal itu adalah peninggalannya.

Padahal, kata Wijayanto, biasanya di akhir masa jabatan seorang presiden akan bekerja lebih lambat dan harmonisasi dengan pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Tapi gaspol. Ada indikasi tidak percaya kepada pemerintahan penggantinya, yang khawatir tidak punya kecepatan yang sama," kata Wijayanto dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis (6/6/2024).

Jika proyek IKN dikebut oleh Jokowi justru bisa memicu persoalan.

Sebab menurut Wijayanto, pemerintahan mendatang bisa saja menghadapi keterbatasan fiskal dan berbagai hal lainnya sehingga pembangunan IKN ada kemungkinan melambat bahkan terhenti.

Baca juga: Tangkap Momen Upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Garuda Indonesia Tambah Rute Balikpapan-Makassar

Akan tetapi, pemerintah nampak mengupayakan supaya IKN bisa digunakan sebagai lokasi upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

"Harus lebih realistis. Kalau ambisius malah mangkrak. Perlu rescheduling, resizing dan refocusing," ujar Wijayanto. (*)

Artikel ini bersumber dari Kompas TV berjudul Otorita IKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29,8 T untuk Pembangunan IKN Tahun 2025

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim