Ditanya Peluang Menjabat di Kabinet Prabowo-Gibran, Jerry Sambuaga: Serahkan ke Presiden Terpilih

Tidak mungkin untuk tidak ditambah (anggaran) karena tentunya ada yang di IKN, ada juga yang nanti ada di Jakarta sehingga pasti ada penambahan anggaran," ujarnya.

Baca juga: Prediksi Petinggi Gerindra Soal Isi Pertemuan Prabowo-Gibran di Hambalang: Bahas Format Kabinet

Pramono menjelaskan, penambahan anggaran sebesar Rp 161,31 miliar tersebut akan digunakan untuk empat kebutuhan.

Pertama, kebutuhan anggaran operasional, sarana dan prasarana Sekretariat Kabinet di IKN Nusantara.

Kedua, pengadaan kendaraan operasional berbasis baterai dan alat pengolahan data.

Sebab, menurut dia, semuanya akan menggunakan mobil elektrik dan sebagainya di IKN Nusantara.

Ketiga, kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk kebutuhan tahun 2025, serta kebutuhan anggaran pendidikan dan pelatihan.

"Dan yang terakhir adalah kebutuhan anggaran pengiriman pejabat fungsional penerjemah ke event internasional karena itu menjadi tugas baru yang ada di Sekretariat Kabinet,” kata Pramono Anung.

SBY Tidak Akan Terlibat Susun Kabinet Prabowo-Gibran

Presiden ke-enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan terlibat susun Kabinet Prabowo-Gibran, hormati hak prerogatif presiden terpilih.

Siapa saja calon menteri di Kabinet Prabowo-Gibran masih ditunggu-tunggu.

Prabowo-Gibran pun belum memberi bocoran nama calon menterinya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, Presiden ke-enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghormati hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menentukan formasi kabinet mendatang.

Menurutnya, SBY tidak terlibat secara langsung dalam penentuan siapa figur yang akan menduduki kursi menteri dalam pemerintahan ke depan.

“Kalau saya sih tetap menganut itu adalah hak prerogatif presiden terpilih dan Pak SBY dalam hal ini tidak ikut terlibat secara langsung,” ujar Syarief dihubungi Kompas.com, Senin (10/6/2024).

“Tetapi kalau dimintai pandangan, mungkin saja bisa. Tapi yang jelas Pak SBY menghargai hak prerogatif presiden terpilih itu dan itu tentunya sepenuhnya adalah wewenang hak prerogatif presiden terpilih,” papar dia.

lihat foto