Dudung Abdurachman Tolak Maju Pilkada 2024, Pilih Bantu Kabinet Prabowo-Gibran

Kedua, pengadaan kendaraan operasional berbasis baterai dan alat pengolahan data.

Sebab, menurut dia, semuanya akan menggunakan mobil elektrik dan sebagainya di IKN Nusantara.

Ketiga, kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk kebutuhan tahun 2025, serta kebutuhan anggaran pendidikan dan pelatihan.

"Dan yang terakhir adalah kebutuhan anggaran pengiriman pejabat fungsional penerjemah ke event internasional karena itu menjadi tugas baru yang ada di Sekretariat Kabinet,” kata Pramono Anung.

SBY Tidak Akan Terlibat Susun Kabinet Prabowo-Gibran

Presiden ke-enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan terlibat susun Kabinet Prabowo-Gibran, hormati hak prerogatif presiden terpilih.

Siapa saja calon menteri di Kabinet Prabowo-Gibran masih ditunggu-tunggu.

Prabowo-Gibran pun belum memberi bocoran nama calon menterinya.

Baca juga: 7 Calon Menteri dan 7 Wamen yang Diusulkan Relawan untuk Masuk di Kabinet Prabowo-Gibran

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, Presiden ke-enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghormati hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menentukan formasi kabinet mendatang.

Menurutnya, SBY tidak terlibat secara langsung dalam penentuan siapa figur yang akan menduduki kursi menteri dalam pemerintahan ke depan.

“Kalau saya sih tetap menganut itu adalah hak prerogatif presiden terpilih dan Pak SBY dalam hal ini tidak ikut terlibat secara langsung,” ujar Syarief dihubungi Kompas.com, Senin (10/6/2024).

“Tetapi kalau dimintai pandangan, mungkin saja bisa. Tapi yang jelas Pak SBY menghargai hak prerogatif presiden terpilih itu dan itu tentunya sepenuhnya adalah wewenang hak prerogatif presiden terpilih,” papar dia.

lihat foto

Ia pun mengeklaim tak tahu bagaimana komunikasi antara SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dengan penentuan nama kader Demokrat yang diusulkan mengisi kabinet mendatang.

Baginya, semua kader Demokrat menyerahkan keputusan itu di tangan keduanya.

“Saya enggak tahu itu, karena kita di DPP, majelis tinggi etikanya, aturannya juga jelas yang mana menjadi hak prerogatifnya ketua umum dan ketua majelis partai yang tentu kewenangan ada sama mereka,” tutur dia.