Makan Siang Bareng Jokowi Sambil Bahas Kabinet Prabowo-Gibran? Begini Penjelasan Menteri Pertahanan

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjelaskan isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6/2024),

Prabowo memastikan pertemuan  yang dikemas dalam acara makan siang itu tidak membahas politik.

"Enggak, politik enggak (dibahas)," ujar Prabowo kepada wartawan usai pertemuan, Kamis sore.

Prabowo datang ke Istana karena diundang makan siang oleh Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo berlangsung selama sekitar 1 jam, mulai pukul 16.00 WIB hingga 17.05 WIB.

Baca juga: Mahfud MD Lempar Isu Hubungan Kapolri dan Jaksa Agung Tak Harmonis, Hanya Mau Jumpa di Rapat Kabinet

"Baru saja bertemu Bapak Presiden. Diajak makan, ini sudah sore jadi makan sore," ujar Prabowo.

Ketua umum Partai Gerindra itu mengaku melaporkan hasil lawatannya ke luar negeri ketika bertemu dengan Jokowi.

"Saya baru pulang dari luar negeri, dari Yordania, dari Arab Saudi. Mendarat di Halim (Perdanakusuma) jam 11.00 WIB. Saya laporkan hasil dari KTT di Yordania," kata dia, seperti dilansir Kompas.com.

Prabowo menuturkan, KTT di Yordania itu khusus membahas soal rencana pemberian bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza yang terdampak serangan militer Israel.

Ia menyebutkan, bantuan kemanusiaan itu dibahas oleh sejumlah negara untuk mengantisipasi gencatan senjata yang diharapkan segera bisa terwujud.

Pada Kamis (6/6/2024) lalu, Prabowo juga sempat bertemu dan makan siang bersama Jokowi.

Ketika itu, Prabowo mengaku meminta waktu untuk menghadap Jokowi melaporkan hasil kunjungan kerjanya di Singapura.

Jokowi Diyakini Tak Bakal Cawe-cawe Penyusunan Kabinet Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tidak akan ikut campur atau cawe-cawe dalam penentuan anggota kabinet pada pemerintahan mendatang.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu yang menyebut Jokowi akan berpengaruh dalam dalam penentuan anggota kabinet pemerintahan selanjutnya.

“Enggak. Itu kan hak prerogatif presiden terpilih,” ucap Bahlil di Jakarta, Senin (8/4/2024), seperti dikutip dari Kompas TV.

“Pak Presiden Jokowi ini kan sudah 2 kali jadi presiden. Tahu mana hak prerogatif presiden terpilih mana yang bukan,” sambung Bahlil.

Bahlil juga menanggapi pernyataan Maruarar Sirait yang menyebut Presiden Jokowi kemungkinan besar akan menjadi penasihat presiden terpilih.

Dia mengatakan, peluang Jokowi diberi jabatan oleh pemerintahan mendatang sebagai penasihat masih terbuka.

“Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional,” ujar Bahlil, seperti dilansir Kompas.com.

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Presiden Joko Widodo mengaku tidak memberi masukan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai wacana menambah jumlah kementerian hingga lebih dari 40.

Jokowi mengatakan, pertanyaan soal susunan kabinet pemerintahan mendatang semestinya ditanyakan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih," ujar kata Jokowi seusai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, Selasa (7/5/2024).

"Enggak ada, enggak ada (masukan)," kata dia melanjutkan.

Dilansir pemberitaan Kompas.id, Senin (6/5/2024), wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo kelak sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun tidak memungkiri ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini yang berjumlah 34 menjadi 41 kementerian.

Baca juga: Pernah Punya Hubungan dengan Gerindra, Sudirman Said Sadar Diri Soal Peluang Masuk Kabinet Prabowo

Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk meraihnya.

”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024) seperti dilansir Kompas.com.

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut mempunyai tim khusus untuk menelusuri rekam jejak calon menteri.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto dalam wawancara khusus dengan Harian Kompas di kediamannya, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/5/2024).

Ia meyakini bahwa setiap presiden memiliki tim di belakangnya untuk membantu mencari informasi.

"Setiap presiden pasti begitu, tidak mungkin sendiri, pasti dibantu untuk nyari informasi. Saya saja untuk nyari kepala dinas, itu perlu tim untuk ngecek di kepegawaian," ujar Bima, dikutip dari Kompas.id, Selasa (21/5/2024).

Menurut Bima, keberadaan tim tersebut merupakan hal wajar.

Sebab, Prabowo perlu juga mendapat pandangan lain terhadap sosok calon menterinya.

"Dari pada kandidat yang ada, cek si A, si B, si C, bagusan mana, rekam jejak, komitmen, dan yang lain-lain. Apalagi presiden, ya sudah wajarlah, tim khusus wajar. Presiden, kan, juga perlu perspektif yang banyak," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo disebut mempunyai dua kriteria dalam memilih kandidat menteri-menterinya pada kabinet ke depan.

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak, kriteria itu ditetapkan karena Prabowo ingin mendapatkan kandidat menteri yang tepat.

"Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo," kata Dahnil dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Menurut Dahnil, kriteria kandidat menteri yang ditetapkan Prabowo Subianto adalah integritas.

"Pertama adalah integritas karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi," ucap Dahnil, seperti dilansir Kompas.com.

Baca juga: Ditanya Peluang Menjabat di Kabinet Prabowo-Gibran, Jerry Sambuaga: Serahkan ke Presiden Terpilih

Menurut Dahnil, kriteria integritas bermakna tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat menteri harus dipastikan berperilaku dan berlaku antikorupsi.

Selain itu, lanjut Dahnil, kriteria kedua calon menteri Prabowo adalah harus memiliki kompetensi, terlepas dari latar belakang partai politik atau profesional.

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim