Pemkab Berau Kaltim Maksimalkan Retribusi dan Pajak di Pulau Derawan dengan Penarikan Manual

SEKRETARIS Kabupaten Berau, Muhammad Said menuturkan Pemkab Berau mendukung penarikan retribusi dan pajak hotel dan penginapan di Pulau Derawan secara manual.

Hal ini, kata Said, sebelumnya Pemkab Berau pernah memasang alat hitung terintegrasi di Pulau Derawan yang dilakukan atas  kerja sama Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Berau. “Iya kita pernah memasang alat hitung itu,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (13/6/2024).

Said juga menyadari, asas pembayaran pajak adalah self assessment. Dimana wajib pajak melaporkan secara real pendapatan yang didapat untuk dihitung pengenaan pajak dan retribusinya.“Asasnya kan memang self assessment, jadi sesuai yang dilaporkan oleh wajib pajak,” paparnya.

Baca juga: Bupati Sri Juniarsih Apresiasi Pulau Derawan Berau Masuk 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia

Sehingga, dalam permasalahan ini, baik secara manual ataupun menggunakan sistem terpadu, tetap diiringi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sehingga, kebiasaan tersebut bisa terbangun secara perlahan.“Oleh karenanya, memang kesadaran wajib pajak dalam membayar yang juga penting,” ungkapnya.

Sehingga, Said menyebut bahwa hal itu, terkait pemungutan pajak dan retribusi hotel dan restoran lebih baik dilakukan secara manual, maka Pemkab Berau tetap akan mendukung itu.

Sehingga, pembayaran pajak yang dilakukan dengan kesadaran wajib pajak bisa menjadi dorongan pendapatan daerah dan membangun daerah bersama-sama.“Poinnya, adalah di kesadaran wajib pajak juga. Kita tentu mendukung jika dilakukan secara manual,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kampung Pulau Derawan, Indra Mahardika menuturkan, penerimaan negara melalui pajak dan retribusi usaha akomodasi penginapan di Pulau Derawan, menurutnya lebih cocok menggunakan sistem manual.

Hal ini lantaran sebelumnya, pernah dilakukan pemasangan alat penghitung di penginapan yang ada di Pulau Derawan kerap kali tidak maksimal. “Ya kalau sistem ini kan memang di Pulau Derawan banyak tantangannya,” ujarnya kepada Tribunkaltim.co.

Baca juga: Kasus Pungutan di Pulau Derawan Berau Dikhawatirkan Turunkan Jumlah Pengunjung

Indra menyebut, dari total 46 penginapan yang ada di Pulau Derawan, hanya 2 sampai 3 penginapan saja yang manajemennya telah terstruktur. Sisanya lebih banyak dikelola secara kekeluargaan. “Memang kan lebih banyak sistem keluarga saja, tidak terstruktur sebagian besar,” ungkapnya.

Hal ini, menurut Indra lebih cocok pengelolaan pajak dan retribusi menggunakan sistem manual dibanding menggunakan sistem elektronik yang pernah dilakukan sebelumnya.“Pertama jaringan kerap tidak stabil, ya terus terang terkadang mati lampu kan,” ujarnya.

Pengelolaan dengan sistem kekeluargaan itulah juga yang menyebabkan penggunaan sistem elektronik justru tidak maksimal. Dimana, sistem kekeluargaan ini tak hanya berfokus pada satu individu, melainkan kerap kali berganti-ganti.

“Banyak penginapan memang pengelolaannya secara kekeluargaan, sehingga tidak maksimal. SDM nya tidak fokus untuk mengurus lewat sistem yang cukup kompleks,” tuturnya.

Sehingga, penggunaan teknik manual dirasa lebih tepat untuk saat ini. Bagaimana setiap penginapan akan melaporkan konsumsi penginapannya selama satu bulan. Dari situ akan terlihat berapa okupansinya, nilai serta pajak yang akan dibayarkan. “Penginapan ini milik keluarga, bukan perusahaan, sehingga pendataan lebih cocok kalau manual,” ujarnya.

Dirinya menggarisbawahi pascapermasalahan yang muncul, dimana sulitnya dikelola oleh masyarakat serta kendala non teknis seperti jaringan yang tidak stabil dan pemadaman yang kerap terjadi di Pulau Derawan. “SDM terbatas, dan kendala non teknis itu yang jadi penghambat selama ini,” pungkasnya. (rap)