Klaim Otorita IKN di Kaltim, Ada Ratusan Investor Asing dan Lokal Rebutan Lahan di Kawasan Inti

TRIBUNKALTIM.CO - Investor lokal dan asing berebut untuk bisa mendapatkan lahan di kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Bahkan, pihak Otorita IKN mengklaim terdapat ratusan surat minat investasi atau Letter of Intent (LoI) dari investor lokal maupun asing menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

Hal tersebut diungkapkan Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Regional dan Daerah Mitra Otorita IKN Rusmin Lawin.

Rusmin Lawin mengatakan Otorita IKN telah menerima 416 surat minat investasi dari dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Kemajuan Kota Sekitar Tak Diperhatikan? Pengamat Ungkap Dugaan Sebab Investor Asing Ogah Masuk IKN

Baca juga: IKN Nusantara di Kaltim Nihil Investor Asing, Bappenas Beber Faktor Peralihan Jokowi dan Prabowo

Ia mengatakan, jumlah tersebut naik dari akhir Januari lalu yang baru mencapai 369 LoI.

Rusmin mengatakan, sebagian besar investor berebut lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Padahal, hanya seperempat lahan di KIPP yang dibuka untuk pembangunan.

"Di KIPP tersedia 25 persen dari 6.000 hektar. Lahan terbatas. Kalau mau beli, kesempatannya sekarang. Presiden Jokowi sudah sampaikan, Nusantara adalah masa depan investasi Indonesia. Jadi saya dan REI (Real Estat Indonesia) bilang 'belilah masa depan sekarang'," kata Rusmin dalam keterangan tertulis, Minggu (16/6/2024).

Rusmin mengatakan, dari ratusan LoI yang masuk ke Otorita IKN tersebut, mayoritas investor yang juga anggota REI.

Meski demikian, investor asing tidak sedikit.

"Dari anggota kita ada Agung Sedayu Group, Pakuwon Group, Qubika Hotel, dan ada juga grup restoran-restoran. Kalau dari rekan-rekan asing ada Sembcorp yang bekerja sama dengan PLN untuk bikin Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Lalu masuk lagi dari Malaysia, China, Eropa, AS, dan Timur Tengah," ujarnya.

Tak hanya itu, Rusmin mengatakan, Emaar Properties pengembang real estate multinasional asal Uni Emirat Arab akan bekerja sama pemerintah dalam pembangunan IKN.

Baca juga: Otorita IKN Terima 416 Surat Minat Investasi dari Investor Lokal dan Asing Jelang HUT Ke-79 RI

"Kemudian, sekarang, alhamdulillah, Emaar Properties sudah sampai di IKN dan akan commit MoU dengan Presiden RI di Abu Dhabi," tuturnya.

Rusmin mengatakan, dengan meningkatnya minat investasi, Otorita IKN akan mencarikan lahan yang lebih fleksibel sesuai tata ruang sehingga tidak semua investasi hanya masuk ke KIPP.

"Bisa seperti Ciputra Group, Intiland Development, Emaar, yang bikin kluster sendiri di pembangunan tahap 2 IKN. Jadi misal ada kluster tematik seperti Middle East Town, Korean Town, yang dibangun pengembang lengkap dengan supply chain dan ekosistemnya. Kan keren," kata dia.

Terakhir, Rusmin mengatakan, pembangunan-pembangunan kluster itu direncanakan pada tahap 2 lantaran tahap 1 fokus pada Istana Negara, kantor kementerian, rumah sakit, dan infrastruktur penghubung seperti jalan.

"Fondasi jalan jadi, baru investor bisa masuk, bikin town development. Kalau soal budget, jor-joran di awal, government’s drive, karena bangun fondasinya. Ke depan, di pemerintahan Prabowo, private sector bisa pimpin, baik domestik maupun internasional," ucap dia.

Investor Asing Wait and See

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meluruskan pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut belum ada investor asing yang masuk ke IKN.

Suharso mengatakan, saat ini para investor asing masih bersikap mengamati.

Baca juga: Harga Lahan di Kawasan IKN Penajam Paser Utara Meroket Imbas Dipromosikan Jokowi

"Enggak. Domestik kan sudah banyak. Nah asing kan mereka kan wait and see. Kalau domestiknya sudah masuk, mudah-mudahan yang untuk wilayah yang lain ya, yang di sebelah sini sebelah barat, kita buka untuk siapa pun," ujar Suharso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Menurut Suharso, investor asing yang memilih wait and see terkait IKN merupakan hal yang biasa.

Dia mengatakan, para investor asing masih menunggu karena akan ada pergantian kepemimpinan di Indonesia dalam waktu dekat.

"Kira-kira mereka ingin lihat conformity-nya seperti apa. Kalau itu buat mereka pas, saya kira enggak ada soal, enggak ada isu di situ. Kan ini negara yang besar ya kan," tuturnya.

Sementara itu, Suharso menegaskan investasi tidak berkaitan dengan target, melainkan bagaimana Indonesia bisa membuat para investor tertarik untuk berinvestasi.

Jika pembangunan IKN sesuai dengan master plan-nya, Suharso meyakini para investor asing pasti tertarik buat masuk.

"Kalau investasi kan yang penting bisa membuat itu menarik, benar-benar ibukota nya pindah, benar-benar unsurnya berjalan, bahwa sesuai dengan master plan. Nah kalau itu membuat para calon investor sesuatu hal yang positif mereka pasti tertarik. Dan menurut saya mereka tertarik. Karena kenapa? Karena itu menjanjikan. Karena investasi kan membutuhkan tempat di mana pertumbuhannya tinggi," imbuh Suharso.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: Terkuak Fakta Baru Alasan Investor Asing Ogah ke IKN Kaltim, DPR: Solusinya Bukan Ganti Kepala OIKN

Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil dikutip dari kanal YouTube DPR.

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.

Klaster pretama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.

Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.

“Untuk sementara, (investor) asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai. Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.

Bahlil mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Otorita Sebut Investor Berebut Lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN"