Bocoran Refly Harun, Ternyata Perburuan Harun Masiku Ada Pemesannya, Kalau Dibilang Lanjut ya Lanjut

Hanya saja, dia menyayangkan lantaran lembaga-lembaga negara sekarang sudah berada di bawah ketiak kekuasaan.

Saat ini, kata Refly, aparat penegak hukum harusnya fokus menangani perkara-perkara yang merugikan keuangan negara sangat besar.

Baca juga: Akhirnya Terjawab Mengapa KPK Gagal Tangkap Harun Masiku, Padahal Tinggal Dijemput di Luar Negeri

Baca juga: Kasusnya Harun Masiku Heboh Lagi Usai KPK Periksa Hasto, Eks Penyidik Sebut Perburuan Jadi Sulit

"Yang gila tuh kasus timah mestinya kan. Kasus yang kemarin emas palsu, kasus pajak, dan lain-lain sebagainya.

Kalau kasus Harun Masiku nih sebenarnya kasus ecek-ecek," ucapnya.

Adapun belum lama ini KPK melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku.

Hasto diperiksa selama empat jam. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone (HP) milik Hasto dan catatan partai melalui stafnya bernama Kusnadi.

Selain itu, 1 milik milik Kusnadi, serta buku tabungan ATM berisi Rp 700.000 juga disita penyidik KPK.

Penyebab KPK Gagal Tangkap Harun Masiku

Fakta baru terkait perburuan Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, terungkap.

KPK mengaku nyaris membekuk eks caleg PDIP tersebut.

Namun, upaya tersebut gagal lantaran adanya Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK untuk para pegawai KPK.

Baca juga: Ternyata KPK Tak Pasang Target Seminggu untuk Tangkap Harun Masiku Usai Periksa Sekjen PDIP Hasto

Baca juga: Terjawab Siapa Harun Masiku, Profil/Biodata Kader PDIP dan Kasus yang Membuatnya Jadi Buronan KPK

Pasalnya, para penyidik yang menangani kasus tersebut akhirnya terdepak dari KPK karena tak lulus TWK.

Menurut mantan penyidik KPK Praswad Nugraha, jejak pelarian Masiku tercium pada 2021 di sebuah lokasi di luar negeri.

Praswad mengatakan, tim yang siap berangkat untuk menangkap Harun Masiku sudah mengonfirmasi laporan intelijen itu secara berulang.

Para penyidik KPK pun meminta surat tugas kepada pimpinan KPK, mengingat operasi yang akan dilakukan berlokasi di luar wilayah Indonesia.