Pagu PUPR di 2025 Dipangkas Demi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana Nasib IKN di Kaltim?

Pemerintahan selanjutnya masih bisa mengutak-atik ruang fiskalnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintahan baru bisa melakukan perubahan postur anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Hal ini tertuang melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang memberi kewenangan kepada presiden terpilih untuk melakukannya perubahan terhadap APBN yang telah disusun pemerintahan Jokowi untuk 2025.

Baca juga: Demi Pejabat Negara dan Tamu Penting Bisa Langsung Terbang ke IKN, Pemerintah Pindahkan Hujan

"Namun kami dalam menjalankan tugas hari ini untuk menyusun RAPBN 2025, kita juga terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim yang disampaikan Pak Prabowo sehingga kita juga mencoba memahami dan mendesainnya sesuai dengan janji-janji maupun berbagai program," ujar Sri Mulyani saat Rapat Bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (11/6).

Pihaknya akan tetap menjaga agar APBN terus sehat dan sustainable dalam jangka menengah-panjang supaya bisa tetap menjadi instrumen yang menjawab masalah-masalah pembangunan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, pemerintahan saat ini memberi tantangan baru bagi pemerintahan mendatang dengan memasang target defisit APBN 2025 mendekati 3 persen.

"Saya rasa tidak hanya berasal dari nilai tukar rupiah yang mempengaruhi pembiayaan utang, namun juga besarnya belanja APBN untuk mengakomodir program tahun depan. Ini terlihat jelas dari keseimbangan primer yang defisit," kata Nailul kepada Kontan, Kamis (13/6).

Sementara pada tahun-tahun sebelumnya keseimbangan primer ditargetkan positif.

Ia berpendapat, tantangan pengelolaan APBN ke depan sangat berat dengan beban program terlampau besar, disisi lain kemampuan pajak tidak optimal.

Program-program ambisius, lanjut Nailul, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek strategis nasional hingga makan bergizi gratis harus dipikirkan ulang.

"Saya rasa Sri Mulyani ingin mengatakan hal tersebut dalam penyusunan KEM-PPKF 2025 agar berhati-hati dalam pengelolaan utang negara," ujarnya.

Dirinya pun sependapat soal angka defisit dari Bappenas yang mematok defisit APBN 1,5 persen-1,8 persen dari PDB.

Baca juga: Badan Otorita Terima 416 Surat Minat Investasi untuk IKN di Kaltim, Investor Berebut Lahan di KIPP

"itu angka ideal dalam pengelolaan APBN," ucapnya.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto melihat, pemerintah ke depan masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan sejumlah program populis dari janji kampanye saat pemilu.

Namun, progam-program tersebut mesti dijalankan secara bertahap.