Pagu PUPR di 2025 Dipangkas Demi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana Nasib IKN di Kaltim?

Sebagai contoh, jika program populis dilakukan di wilayah kabupaten/kota dengan pendapatan per kapita terendah di tiap provinsi.

"Maka masih akan ada ruang fiskal bagi pemerintah mendatang untuk menjalankan program ini dengan kondisi posisi defisit fiskalnya tidak lebih dari 3 persen terhadap PDB," kata Myrdal kepada Kontan, Kamis (13/6).

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Hari Wibowo menanggapi sejumlah pihak yang mengkritisi bahwa APBN bisa jebol di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kenapa ada pihak yang sering mengatakan (APBN) jebol? Ucapan-ucapan itu justru menimbulkan mispersepsi di pasar," kata Drajad kepada Kontan, Kamis (13/6).

Ia menegaskan, pemerintahan Prabowo akan tetap menjaga defisit fiskal, sehingga program yang berjalan nantinya disesuaikan dengan penerimaan negara.

"Seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak disiplin fiskal. Saya tegaskan untuk kesekian kali, defisit akan dijaga ketat. Pelaksanaan program disesuaikan dengan kinerja pendapatan negara. Kuncinya di sana. Belum sama sekali (bahas APBN-P). APBN 2025 saja belum diketok di DPR," tambahnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim