Terbaru Opini Prabowo di Media Asing, sebut Jokowi, tapi tak Bahas IKN Kaltim, Penjelasan Gerindra

TRIBUNKALTIM.CO - Terbaru opini Prabowo Subianto di media asing jadi sorotan lantaran tak bahas IKN Kaltim. 

Tulisan berbentuk Opini dari Prabowo Subianto yang dirilis di media asing, Newsweek, 12 Juni 2024 ini berjudul The Road Ahead for Indonesia, One of The Fastest Growing Economies in Asia, di mana tidak menyinggung IKN Kaltim.

Dalam tulisan sepanjang 6.664 karakter ini, Prabowo tidak menyebut satu kata pun terkait IKN Kaltim, Nusantara atau bahkan Ibu Kota Negara yang baru.

Meski di dalam tulisannya, Prabowo juga menyinggung masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, apakah opini yang ditulisnya di media asing ini menjadi sinyal masa depan proyek yang digagas Jokowi?

Baca juga: Soal Investor Asing di IKN Kaltim, Dulu Bahlil sebut sudah Ada Deal Rp 50 T, Kini Akui Belum Ada

Baca juga: Demi Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim, Ekonom Senior sebut Prabowo harus Genjot Pendapatan

Baca juga: IKN Kaltim tak Perlu Digeber Siap Pakai saat Ganti Pemerintahan Baru, Eks Wamenlu: Jangan Utang Budi

Dalam tulisannya, Prabowo menyampaikan visi misinya setelah dilantik menjadi presiden pada oktober 2024 mendatang.

Tulisan Opini Prabowo ini kemudian disoroti sejumlah pihak lantaran 

Pasalnya dalam tulisan itu Prabowo tidak menyinggung terkait IKN di Kalimantan. 

Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman pun memberi penjelasan terkait tulisan Prabowo yang disorot tersebut.

 "Secara politik, secara etika, secara hukum, tidak tepat jika IKN tidak dilanjutkan dan Pak Prabowo adalah orang yang sangat menjaga komitmen.

Kalau komitmen sudah disampaikan, Pak Prabowo tidak pernah tidak mematuhi komitmen tersebut,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman kepada KompasTV, Senin (17/6/2024). 

Habiburokhman juga menegaskan pembangunan IKN merupakan salah satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran.

“Tidak benar bahwa Presiden Terpilih, Prabowo Subianto tidak akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Negara Baru, yaitu Nusantara,” kata Habiburokhman seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.

Lebih lanjut Gerindra pastikan IKN juga merupakan program estetika, yang merupakan visi misi program yang disampaikan secara resmi ke KPU RI. 

Lalu apa sebenarnya 17 program prioritas Prabowo-Gibran?

Baca juga: 2 Menteri Jokowi Beda Pendapat soal Investor Asing di IKN Kaltim, Suharso Luruskan Pernyataan Bahlil

Dalam janji kampanyenya, visi misi Prabowo-Gibran memilih konsep ekonomi biru. 

Dradjad Wibowo, seorang anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) dari tim Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa fokus ekonomi biru akan difokuskan pada pengembangan sektor hilirisasi maritim.

 "Di dalam 17 program, kami secara spesifik menyebut hilirisasi maritim yang diharapkan bakal meningkatkan nilai tambah sektor maritime secara signifikan yang juga menaikkan kesejahteraan nelayan dan penduduk pesisir,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/12/2023).

Dradjad mengindikasikan bahwa ekonomi biru akan dijalankan melalui beberapa langkah konkret. Ini mencakup peningkatan produksi, penerapan hilirisasi, penelitian di bidang kelautan, peningkatan efisiensi pengelolaan logistik dan pelabuhan, upaya penyederhanaan perizinan, serta perbaikan akses keuangan bagi sektor kelautan dan maritim.

Ia menegaskan bahwa konsep ekonomi biru sebenarnya telah mulai diperkenalkan sejak masa pemerintahan Joko Widodo yang memiliki target menjadikan Indonesia sebagai poros maritim global.

"Meningkatkan kontribusi sektor maritim terhadap PDB tidak mudah karena sektor lain kan tumbuh juga. Agar porsinya naik, berarti sektor maritim harus tumbuh lebih cepat dari sektor lain," kata dia.

Menurut Penasihat Komite Independen Pemenangan (KIP) Prabowo-Gibran, konsep ekonomi biru diyakini memiliki potensi untuk mengembalikan kemakmuran maritim Indonesia.

Salah satu fokus utamanya adalah memberikan infrastruktur dan layanan yang mendukung peningkatan produktivitas bagi petani ikan dan nelayan.

Baca juga: 2 Tahun IKN Kaltim, Progres Pembangunan Diklaim Melebihi Target tapi BPK Temukan Sederet Masalah

"Selain itu, peningkatan kualitas produksi juga menjadi aspek penting," ungkapnya pada Senin (11/12/2023).

Ini adalah rincian dari 17 program yang merupakan bagian dari rencana ekonomi biru Prabowo-Gibran, yang diambil dari dokumen visi-misi berjudul "Prabowo-Gibran 2024: Bersama Indonesia Maju", seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id:

1. Meningkatkan nilai tambah setiap potensi sumber daya pesisir seperti perikanan tangkap, budi daya udang, budidaya garam, budidaya rumput laut, dan budidaya lobster untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat melalui proses industrialisasi yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan   produktivitas hasil perikanan dan kemaritiman melalui penyediaan infrastruktur pendukung, kelembagaan berbasis komunitas, peningkatan kompetensi dan kapabilitas, alat tangkap, dan sarana-prasarana lainnya.

3. Membangun armada perikanan untuk melayani laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan skema PPPP (Public Private People Partnership) sehingga nelayan bisa mendapatkan modal dan kapal yang lebih besar.

4. Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulau- pulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau.

5. Pengembangan pelabuhan simpul transhipment sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik.

6. Memperkuat kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik.

7. Mendorong aktivitas inovasi dan penelitian untuk mendukung teknik budidaya perikanan darat, pengadaan benih, teknologi pakan, pengadaan benih ikan, dan teknik pengendalian penyakit.

8. Meningkatkan akses keuangan, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan dan kemaritiman.

9. Menyederhanakan perizinan agar lebih berpihak kepada nelayan.

10. Mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga

Baca juga: Kemelut Lahan IKN Kaltim, Temuan BPK Areal Belum Bersertifikat, Jatam Bongkar Nasib Warga Terdampak

11. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil, pulau terluar, dan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

12. Mengembalikan kedaulatan Indonesia sebagai poros maritim dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dan menggeluti bidang tersebut.

13. Memastikan sarana dan prasarana tersedia bagi nelayan dan pembudi daya perikanan untuk memperbaiki produktivitas dan menjamin kualitas produk yang dihasilkan.

14. Mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy.

15. Mensinergikan pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu.

16. Pembentukan kelembagaan integrator dari arus barang untuk mengoordinasi layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik.

17. Melakukan pembangunan infrastruktur yang tepat guna untuk menopang industri berbasis pendekatan partisipatif.

Baca juga: Disentil DPR, Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Kaltim, BPK Soroti Penggunaan Dana APBN

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim