Trending, Ada Apa dengan Babarsari? Kawasan di Jogja yang Belakangan Ramai Dijuluki Gotham City

"Babarsari itu kawasan yang berkembang belakangan, sekitar 30 tahunan.

Setelah berkembang pesat kemudian banyak komunitas-komunitas pendatang hadir di sana, yang cukup menonjol adalah kawan-kawan dari timur," kata Najib, Rabu (6/7/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Sayangnya, hal itu tidak diiringi dengan adanya ruang-ruang perjumpaan antar-etnis atau komunitas yang memadai.

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah membuat ruang-ruang sosial perjumpaan antar-etnis tersebut atau warga sekitar dan memberi rasa nyaman bagi siapa pun.

"Problem-nya adalah pada kantong-kantong komunitas yang berkembang pesat, ruang-ruang perjumpaan antar-komunitas itu belum terbangun dengan baik," jelas dia.

Di Babarsari, ruang perjumpaan yang tersedia adalah ruang ekonomi dan kapitalis, seperti kafe, mal, apartemen, dan tempat karaoke.

Menurutnya, public space atau ruang perjumpaan yang ada idealnya berupa alun-alun atau gelanggang remaja dan dapat diakses oleh siapa pun tanpa harus membayar.

"Jangan sampai orang kalau ke situ harus bayar, kalau seperti itu kan berarti mereduksi kelas," ujarnya.

"Di sana, orang-orang bisa berkumpul dan melebur dalam aktivitas kolektif, ekspresi seni bareng antar-suku, lintas agama, bahkan lintas kelas," lanjutnya.

Tidak adanya ruang perjumpaan yang ideal itu membuat para pemuda merasa nyaman hidup dalam komunitasnya masing-masing.

Dampaknya, identitas etnisitas pun semakin kental.

Pada titik tertentu, hal tersebut sangat rawan terjadi pergesekan.

Baca juga: Bukan hanya Malioboro, Ini 5 Pilihan Tempat Wisata di Jogja yang Buka hingga Malam

"Kadang-kadang masalahnya tidak hubungannya langsung dengan mereka, misal gesekan kecil pas lagi karaoke, billiard, lalu kemudian identitas-identitas komunal itu tumbuh," kata dia.

"Yang sudah tumbuh semakin mengeras ketika terjadi konflik, lalu jadinya mobilisasi masa etnisnya, akhirnya terjadi pergolakan sosial," tambahnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pendekatan secara sosiologis, kultural, dan politik.