Pagu Kementerian PUPR di 2025 Turun, Pengamat: Sangat Berat Bagi Pemerintah Menambal IKN

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah pihak mempertanyakan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), setelah pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2025 alami penurunan.

Pagu indikatif Kementerian PUPR pada 2025 hanya mencapai Rp 75,63 triliun.

Jumlah tersebut jauh dari kebutuhan pagu yang dirancang PUPR yakni sebesar Rp 212,58 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan alasan anggaran tahun 2025 hanya sebesar Rp 75,63 triliun, sebab untuk memberikan ruang kepada pemerintahan yang baru dalam hal ini kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Badan Otorita Terima 416 Surat Minat Investasi untuk IKN di Kaltim, Investor Berebut Lahan di KIPP

Baca juga: Terjawab Sudah Alasan Nihil Investor Asing di IKN Nusantara, Ada Kaitannya Sama Jokowi dan Prabowo

“Informasi dari Bappenas bahwa ini (anggaran tahun 2025) dikhususkan untuk memberikan room kepada pemerintah yang baru nanti,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti menjelaskan bahwa perlu dicermati apakah pagu indikatif 2025 Kementerian PUPR ada yang dikhususkan untuk IKN.

“Adakah tanggung jawab teknis yang harus diselesaikan oleh PUPR (dalam pengembankan IKN), kalau nanti di 2025 pagu anggaran Otorita IKN meningkat, berarti yang melanjutkan (pengembangan) Otorita,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (19/6).

Menurutnya kalau pagu turun, ini perlu dilihat apakah ada proyek IKN atau tidak.

Kalau ada tapi berkurang, berarti pembangunan fisik lainnya sudah menggunakan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau menggunakan dana-dana investor.

Selama ini alokasinya, porsi anggaran Kementerian PUPR memang mengacu pada infrastruktur dasar IKN seperti pembangunan jalan, air, sampah hingga penghijauan.

Sementara, bila infrastrukturnya telah siap nantinya investor akan meneruskan pembangunannya.

Yayat mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mengeluarkan anggaran demi mengebut proses pembentukan struktur ruang kota.

Hal ini dilakukan supaya investor mau berinvestasi, sebab strukturnya telah jelas.

“Anggaran struktur ruang kota itu adalah anggaran pembentuk wujud kotanya, yang mengisi pemanfaatan pola ruangnya itu investor, jadi IKN sekarang ini dalam proses pembentuk struktur ruang kota,” ungkap dia.

Baca juga: Progres IKN di Kaltim Terkini, Ada Kawasan Istana Presiden, Hunian ASN, hingga Nusantara Airport

IKN bukan hanya ingin menjadi kota penyelenggaraan pemerintah saja, namun juga ingin menjadi kota investasi.

Menurutnya, bila hendak menjadi kota investasi maka perlu adanya pusat kegiatan baru.

Kegiatan baru yang paling menarik sekarang ada dua sektor yaitu kesehatan dan pendidikan,

“Mungkin suatu saat IKN jadi pusat pelayanan kesehatan yang terbaik se-Indonesia, jadi dia mulai dari perkantoran pemerintah, kesehatan, pendidikan kaya Singapura,” terangnya.

Sementara itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pagu yang disusun mengedepankan kehatia-hatian dalam mengelola anggaran.

“Jangan sampai anggaran terlampau besar namun penerimaan stagnan. Alhasil, defisit APBN di KEM PPKF dibuat mendekati 3 persen dengan harapan dapat jadi rem bagi anggaran yang tidak perlu,” terangnya kepada KONTAN.

Huda bilang, ke depan pemerintah punya program ambisius seperti makan siang gratis hingga melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk IKN, yang membutuhkan dana jumbo.

Dengan penerimaan yang stagnan maka penghematan anggaran kementerian menjadi paling masuk akal.

Terlebih, saat ini pembangunan IKN tidak lagi menggunakan APBN sebagai sumber dana utamantya, melainkan dari investasi.

“Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat investasi asing yang masuk ke IKN. Jadi, sangat berat bagi pemerintah menambal IKN ini ke depan,” pungkasnya.

Baca juga: Dampak Buruk IKN Nusantara di Kaltim, Balikpapan Ketiban Efek Minor Ledakan Populasi Manusia

Tantangan Pengelolaan APBN 2025 Makin Berat

Pemerintah seperti tak satu suara soal merancang defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia di tahun 2025.

Tantangan dalam pengelolaan APBN pun dinilai semakin berat di tahun depan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas meminta agar defisit Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 diturunkan dari target awal yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF).

Kementerian PPN/Bappenas meminta target defisit RAPBN menjadi 1,5 persen-1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun depan.

Angka ini lebih rendah dibandingkan yang tertuang di KEM-PPKF sebesar 2,45 persen-2,82 persen dari PDB.

Kendati demikian, pembahasan soal defisit dalam APBN 2025 memang masih sangat dini.

Pemerintahan selanjutnya masih bisa mengutak-atik ruang fiskalnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintahan baru bisa melakukan perubahan postur anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Hal ini tertuang melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang memberi kewenangan kepada presiden terpilih untuk melakukannya perubahan terhadap APBN yang telah disusun pemerintahan Jokowi untuk 2025.

Baca juga: Demi Pejabat Negara dan Tamu Penting Bisa Langsung Terbang ke IKN, Pemerintah Pindahkan Hujan

"Namun kami dalam menjalankan tugas hari ini untuk menyusun RAPBN 2025, kita juga terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim yang disampaikan Pak Prabowo sehingga kita juga mencoba memahami dan mendesainnya sesuai dengan janji-janji maupun berbagai program," ujar Sri Mulyani saat Rapat Bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (11/6).

Pihaknya akan tetap menjaga agar APBN terus sehat dan sustainable dalam jangka menengah-panjang supaya bisa tetap menjadi instrumen yang menjawab masalah-masalah pembangunan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, pemerintahan saat ini memberi tantangan baru bagi pemerintahan mendatang dengan memasang target defisit APBN 2025 mendekati 3 persen.

"Saya rasa tidak hanya berasal dari nilai tukar rupiah yang mempengaruhi pembiayaan utang, namun juga besarnya belanja APBN untuk mengakomodir program tahun depan. Ini terlihat jelas dari keseimbangan primer yang defisit," kata Nailul kepada Kontan, Kamis (13/6).

Sementara pada tahun-tahun sebelumnya keseimbangan primer ditargetkan positif.

Ia berpendapat, tantangan pengelolaan APBN ke depan sangat berat dengan beban program terlampau besar, disisi lain kemampuan pajak tidak optimal.

Program-program ambisius, lanjut Nailul, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek strategis nasional hingga makan bergizi gratis harus dipikirkan ulang.

"Saya rasa Sri Mulyani ingin mengatakan hal tersebut dalam penyusunan KEM-PPKF 2025 agar berhati-hati dalam pengelolaan utang negara," ujarnya.

Dirinya pun sependapat soal angka defisit dari Bappenas yang mematok defisit APBN 1,5 persen-1,8 persen dari PDB.

Baca juga: Badan Otorita Terima 416 Surat Minat Investasi untuk IKN di Kaltim, Investor Berebut Lahan di KIPP

"itu angka ideal dalam pengelolaan APBN," ucapnya.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto melihat, pemerintah ke depan masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan sejumlah program populis dari janji kampanye saat pemilu.

Namun, progam-program tersebut mesti dijalankan secara bertahap.

Sebagai contoh, jika program populis dilakukan di wilayah kabupaten/kota dengan pendapatan per kapita terendah di tiap provinsi.

"Maka masih akan ada ruang fiskal bagi pemerintah mendatang untuk menjalankan program ini dengan kondisi posisi defisit fiskalnya tidak lebih dari 3 persen terhadap PDB," kata Myrdal kepada Kontan, Kamis (13/6).

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Hari Wibowo menanggapi sejumlah pihak yang mengkritisi bahwa APBN bisa jebol di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kenapa ada pihak yang sering mengatakan (APBN) jebol? Ucapan-ucapan itu justru menimbulkan mispersepsi di pasar," kata Drajad kepada Kontan, Kamis (13/6).

Ia menegaskan, pemerintahan Prabowo akan tetap menjaga defisit fiskal, sehingga program yang berjalan nantinya disesuaikan dengan penerimaan negara.

"Seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak disiplin fiskal. Saya tegaskan untuk kesekian kali, defisit akan dijaga ketat. Pelaksanaan program disesuaikan dengan kinerja pendapatan negara. Kuncinya di sana. Belum sama sekali (bahas APBN-P). APBN 2025 saja belum diketok di DPR," tambahnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim