Ibu Kota Negara

Anjloknya Rupiah Berdampak pada Pembangunan IKN di Kaltim, Pemerintah Langsung Gelar Sidang Kabinet

Anjloknya nilai tukar Rupiah berdampak pada pembangunan IKN di Kaltim, pemerintah langsung gelar sidang kabinet.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA
Presiden Joko Widodo duduk bersebelahan dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024). Anjloknya nilai tukar Rupiah berdampak pada pembangunan IKN di Kaltim, pemerintah langsung gelar sidang kabinet. 

TRIBUNKALTIM.CO - Anjloknya nilai tukar Rupiah berdampak pada pembangunan IKN di Kaltim, pemerintah langsung gelar sidang kabinet.

Nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS terus menurun.

Anjloknya Rupiah berimbas pada proyek-proyek pembangunan, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Baca juga: Rute Wisata Kapal Pinisi Balikpapan-IKN, Total Pelayaran 3 Jam 30 Menit, Menhub: Pengalaman Unik

Kurs rupiah terhadap dollar AS kian melemah pada Jumat (21/6/2024) pagi hari.

Berdasarkan data Bloomberg, tercatat pada pukul 10.30 WIB, nilai tukar rupiah melemah 0,17 persen ke Rp 16.458 per dollar AS.

Selain itu, bank-bank besar nasional mulai menjual dollar AS dengan harga Rp 16.600.

Hal ini menyusul depresiasi yang dialami rupiah di pasar spot.

Dengan kondisi ini, bagaimana nasib proyek ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN)?

Menanggapi hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, sektor yang terdampak dari melemahnya rupiah tidak hanya proyek IKN.

"Sebetulnya kalau akan berdampak tidak hanya di IKN, di tempat lain pun pasti akan berdampak," ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan sidang kabinet paripurna pada Senin (24/6/2024).

Baca juga: Menhub Budi Karya Sumadi Pastikan Bandara VVIP IKN Nusantara Mulai Beroperasi 1 Agustus 2024

Basuki juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi eskalasi atau penyesuaian nilai proyek infrastruktur akibat fenomena ini.

Eskalasi proyek sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 2022 ketika rupiah melemah akibat pandemi Covid-19.

"Kalau itu biasanya harus ada keputusan kahar nasional supaya yang lain bisa eskalasi. Tetapi ini sampai sekarang belum ada," jelas Basuki.

lihat fotoMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tertawa usai ditanya responsnya jadi fotografer dadakan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di Denpasar, Bali, Minggu (18/6/2023).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tertawa usai ditanya responsnya jadi fotografer dadakan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di Denpasar, Bali, Minggu (18/6/2023).

Anggaran Negara Catat Defisit Pertama Pada Mei 2024, Sebesar Rp 21,8 Triliun

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved