Ibu Kota Negara
Anjloknya Rupiah Berdampak pada Pembangunan IKN di Kaltim, Pemerintah Langsung Gelar Sidang Kabinet
Anjloknya nilai tukar Rupiah berdampak pada pembangunan IKN di Kaltim, pemerintah langsung gelar sidang kabinet.
TRIBUNKALTIM.CO - Anjloknya nilai tukar Rupiah berdampak pada pembangunan IKN di Kaltim, pemerintah langsung gelar sidang kabinet.
Nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS terus menurun.
Anjloknya Rupiah berimbas pada proyek-proyek pembangunan, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Baca juga: Rute Wisata Kapal Pinisi Balikpapan-IKN, Total Pelayaran 3 Jam 30 Menit, Menhub: Pengalaman Unik
Kurs rupiah terhadap dollar AS kian melemah pada Jumat (21/6/2024) pagi hari.
Berdasarkan data Bloomberg, tercatat pada pukul 10.30 WIB, nilai tukar rupiah melemah 0,17 persen ke Rp 16.458 per dollar AS.
Selain itu, bank-bank besar nasional mulai menjual dollar AS dengan harga Rp 16.600.
Hal ini menyusul depresiasi yang dialami rupiah di pasar spot.
Dengan kondisi ini, bagaimana nasib proyek ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN)?
Menanggapi hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, sektor yang terdampak dari melemahnya rupiah tidak hanya proyek IKN.
"Sebetulnya kalau akan berdampak tidak hanya di IKN, di tempat lain pun pasti akan berdampak," ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (21/6/2024).
Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan sidang kabinet paripurna pada Senin (24/6/2024).
Baca juga: Menhub Budi Karya Sumadi Pastikan Bandara VVIP IKN Nusantara Mulai Beroperasi 1 Agustus 2024
Basuki juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi eskalasi atau penyesuaian nilai proyek infrastruktur akibat fenomena ini.
Eskalasi proyek sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 2022 ketika rupiah melemah akibat pandemi Covid-19.
"Kalau itu biasanya harus ada keputusan kahar nasional supaya yang lain bisa eskalasi. Tetapi ini sampai sekarang belum ada," jelas Basuki.

Anggaran Negara Catat Defisit Pertama Pada Mei 2024, Sebesar Rp 21,8 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai mencatatkan defisit pada Mei 2024.
Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang menurun, sementara belanja negara tumbuh pesat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga akhir Mei lalu, APBN mencatat defisit sebesar Rp 21,8 triliun.
Baca juga: Nasib IKN di Kaltim, Investor Asing Hanya Tunjukkan Minat dan Minta Imbal Hasil di Atas 12 Persen
Nilai itu setara dengan 0,10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ini menjadi kali pertama APBN mencatat defisit pada tahun 2024.
Pada bulan sebelumnya, April, APBN masih mencatatkan surplus, yakni sebesar Rp 75,7 triliun, setara 0,33 persen terhadap PDB.
"Overall balance kita sudah mengalami defisit Rp 21,8 triliun atau 0,1 persen PDB," ujar dia, dalam konferensi pers, di Kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Defisit itu dibentuk oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 1.123,5 triliun, setara 40,1 persen target APBN.
Nilai itu turun 7,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Penurunan pendapatan terjadi seluruh pos, mulai dari penerimaan pajak yang turun 8,4 persen, setoran kepabeanan dan cukai yang turun 7,8 persen, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) turun 3,3 persen.
"Kita lihat pendapatan negara sampai akhir Mei memang mengalami tekanan, yaitu growth-nya negatif 7,1 persen," katanya.
Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.145,3 triliun, setara 34,4 persen target APBN.
Nilai ini melonjak 14 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Baca juga: Bisa Lihat Buaya hingga Ikan Pesut, Keunikan Wisata Kapal Pinisi Balikpapan-IKN di Kaltim dan Rute
Dengan realisasi tersebut, Sri Mulyani menyebutkan, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus, yakni Rp 184,2 triliun.
Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi pengeluaran negara, di luar pembayaran utang.
Walaupun sudah mencatatkan defisit, Sri Mulyani bilang, pelaksanaan APBN masih sesuai rencana pemerintah.
Pasalnya, pada tahun ini pemerintah menyiapkan defisit APBN sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29 persen terhadap PDB.
"Jadi kalau sekarang (defisit) masih 0,1 persen, kita masih relative on track dengan total overall balance tahun ini," ucap Sri Mulyani. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com
Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.