Pemprov Kaltim Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Kelurahan Lewat Rakor

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur terus mendorong kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya menggelar rapat koordinasi, untuk fokus membahas pertumbuhan ekonomi desa. Dengan mengusung tema Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Kalimantan Timur Sejahtera, di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (24/6/2024)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim, Puguh Harjanto, menyampaikan rapat koordinasi ini mengulas seputar pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan yang ada di Kalimantan Timur.

Baca juga: Wujudkan Desa Maju dan Mandiri, DPMPD Kaltim Gelar Rapat Teknis Percepatan Pembangunan di Balikpapan

Dengan mengundang kepala desa, lurah, camat, serta seluruh stakeholder dari kabupaten dan provinsi.

"Seluruh stakeholder bisa bersinergi, berkolaborasi mendukung bagaimana peran desa pembangunan desa serta ekonomi desa semakin maju. Kami sangat berharap banyak masukan dari stakeholder kita," ujar Puguh.

Ia menyampaikan, bahwa salah satu poin penting dalam rapat tersebut ialah upaya penjajakan ekspor produk-produk unggulan desa, memaksimalkan infrastruktur, termasuk listrik, internet, akses telepon, dan infrastruktur jalan.

"Masih ada PR (pekerjaan rumah) kita, 4 desa tertinggal di Kaltim yang kita harap dengan intervensi dan kolaborasi bersama. Tahun depan bisa kita selesaikan, hingga naik kelas menjadi desa berkembang," tandas Puguh.

Adapun untuk penjajakan produk-produk unggulan tersebut dapat diliat tergantung dari potensi masing-masing desa.

Baca juga: Lomba TTG Tingkat Provinsi, DPMPD Kaltim Harap Bisa Buka Kemitraan dan Kerjasama

Puguh menyebut, pihaknya masih akan melakukan mapping market terkait produk apa saja yang dapat dijajaki. Salah satunya seperti rumput laut yang sudah berhasil memasuki pasar ekspor.

Belum lagi, kesiapan financial yang juga harus dimaksimalkan. Terutama untuk upaya ketahanan pangan.

"Rumput laut itu juga memungkinkan, dan kita juga memulai pendekatan dengan potensi desa," ucapnya.

Puguh menambahkan, terkait peralihan status Kalimantan Timur ke ibu kota nusantara (IKN) diperlukan kebijakan yang dirumuskan bersama. Bahkan kemungkinan adanya FGD lanjutan.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan untuk zona daerah penyangga IKN.

Baca juga: DPMPD Kaltim Terus Upayakan Ekonomi Desa Mandiri Melalui BUMDes

Melalui rapat koordinasi ini, Puguh berharap, agar pihaknya bersama dengan stakeholder terkait bisa mengintervensi desa-desa menjadi maju, mandiri, dan sejahtera, serta mengoptimalkan peran seluruh stakeholder dalam pembangunan daerah.

"Kita juga minta di-support. Kita juga melihat sejauh ini di perbatasan dengan IKN kita maksimalkan daerah penyangga untuk lebih maju lagi. Jadi jangan ada ketimpangan, IKN maju yang di luarnya masih ketinggalan," pungkasnya. (*)