Adik Prabowo Punya Bisnis Air Bersih Tak Jauh dari IKN Nusantara, Waduknya Berjarak 25 Km dari KIPP

TRIBUNKALTIM.CO - Ketersediaan air bersih menjadi faktor penting di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Terbaru, pengusaha sekaligus adik dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, tampaknya memiliki peluang besar untuk mengembangkan bisnis air bersih di kawasan IKN Nusantara.

Perlu diketahui, jauh sebelum Presiden Jokowi menunjuk Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah ibu kota negara yang baru, Hashim telah lebih dulu memiliki bisnis penyediaan air bersih di bawah naungan Arsari Group dengan nilai USD 330 juta.

Bisnis air bersih ini awalnya untuk memenuhi kebutuhan operasional Arsari Group di daerah tersebut.

Baca juga: Alasan Ekonom Sebut HUT RI di IKN Kaltim Jadi Pertaruhan Bagi Pemerintah untuk Tarik Investor

Hashim pun menyewa konsultan asal Belanda, Witteveen Bos, untuk mensurvei pasokan air.

Sebelum adanya IKN, Arsari Group telah merencanakan untuk memasok air bersih di wilayah Kalimantan Timur, seperti Balikpapan, Samarinda, Kota Bangun, Tenggarong, Kabupaten PPU, dan sekitarnya.

Pada tahun 2022, Hashim pernah mengatakan bahwa waduk yang dimiliki perusahaan hanya berjarak 25-30 km dari Istana Presiden di KIPP IKN Nusantara.

Sehingga dirinya siap jika pemerintah membutuhkan pihaknya untuk memenuhi kebutuhan air di sana.

Namun, saat dihubungi Kontan, Hashim tidak menjawab terkait perkembangan proyek untuk memasok air di IKN dari Arsari Group di tahun 2024 ini.

Selain Hashim, di Indonesia ada beberapa perusahaan pengelola air bersih, baik swasta maupun BUMN.

Contohnya PT Nusantara Infrastructure Tbk (META), yang awalnya merupakan perusahaan kontraktor konstruksi, melalui anak usahanya PT Potum Mundi Infranusantara (POTUM), melirik bisnis pengelolaan air bersih di dalam negeri.

Saat ini, POTUM telah mengelola air bersih di SCTK Serang Banten dengan kapasitas produksi sebesar 375 liter per detik (lps), dan DCC di Medan dengan kapasitas produksi sebesar 200 lps.

Namun, terkait bisnis air di IKN, Head of Corporate Communication & CSR Nusantara Infrastructure Indah D.P. Pertiwi mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum turut serta dalam proyek-proyek di IKN.

"Untuk saat ini, POTUM memang belum turut serta dalam mengambil bagian proyek air bersih di wilayah IKN.

Namun demikian kami akan terus menggali peluang-peluang bisnis yang mungkin untuk dijajaki," ungkap Indah beberapa waktu lalu.

Baca juga: Terdampak Pembangunan Bandara VVIP IKN, 102 Warga PPU dari 5 Kelurahan Ikuti Diklat

Selain META, ada juga Adaro Water, anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang memiliki beberapa proyek pengelolaan air bersih, seperti fasilitas pengolahan air (WTP) berkapasitas 200 lpd di Bekasi, Jawa Barat dan WTP berkapasitas 500 lpd di Medan, Sumatra Utara.

Sama seperti META, Adaro belum menunjukkan keterlibatannya dalam proyek pengelolaan air di IKN.

Presiden Direktur Adaro Water Ahmad Rosyid mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih belum memiliki rencana untuk mengambil bagian di IKN.

“Adaro Water sampai dengan saat ini masih belum memiliki rencana untuk ambil bagian dari penyediaan air minum di IKN,” katanya.

Lain halnya dengan PT Adhi Karya Tbk. (ADHI) yang telah melakukan pembangunan prasarana penyediaan air baku di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Proyek ini merupakan proyek KSO ADHI dengan Selaras dan Ikhsan dengan total rencana pengambilan debit air baku sebesar 3.000 liter per detik.

Pembangunan prasarana intake dan jaringan pipa transmisi di Sungai Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan program pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di IKN yang berasal dari Sungai Sepaku.

“Proyek ini akan menyediakan air baku untuk air bersih yang merupakan kebutuhan dasar manusia sehari-hari yang harus disediakan pemerintah mulai dari standar pelayanan minimal sampai dengan target pemenuhan kebutuhan air bersih 100 persen di IKN,” ungkap Direktur Operasi II, Suko Widigdo.

Baca juga: Persiapan HUT RI di IKN, Bandara SAMS Sepinggan Bersolek, Petugas Upacara Nginap di Kantor Kemenko I

Perusahaan BUMN lain, Brantas Abipraya (Persero) juga tercatat telah membangun embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN sebagai upaya untuk menanggulangi luapan air hujan.

Brantas Abipraya membangun sebanyak 14 embung di IKN, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proyek ini mulai dikerjakan pada akhir tahun 2022 lalu dan ditargetkan selesai pada awal tahun 2024.

“Embung ini berfungsi mengendalikan potensi banjir di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Selain itu, belasan embung ini dibangun dengan tujuan memerindah kota serta mendinginkan suhu udara yang terkadang terasa cukup panas,” ujar Muhammad Toha Fauzi, Direktur Operasi I Brantas Abipraya.

Sudah Habiskan Rp 72 Triliun

Proyek Ibu Kota Negara yang baru, IKN Nusantara yang sudah menghabiskan banyak dana APBN menjadi sorotan

Mengingat proyek IKN Kaltim ini hngga saat ini diketahui belum ada investor asing yang masuk.

Untuk konstruksi proyek IKN Kaltim ini sepanjang tiga tahun terakhir dilaporkan telah menyerap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 72,3 triliun.

Artinya alokasi dana IKN Kaltim dari APBN tidak tersisa banyak bahkan disebut bisa habis di 2025-2026. 

Baca juga: Bacalon Wagub Kaltim Seno Aji Bertemu Hotman Paris, Diskusi Masalah Hukum dan Lahan IKN

Oleh karenanya, Pemerintah diminta harus cepat mencari investor. 

Diketahui anggaran IKN Kaltim itu meningkat setiap tahunnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah menggelontorkan anggaran IKN sebagai berikut:

- Tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun,

- Tahun 2023 2023 sebesar Rp 27 triliun dan

- Tahun 2024 sebesar Rp 39,8 triliun

Hanya 20 Persen

Padahal, postur APBN untuk pembangunan IKN hanya didesain sebesar 20 persen dari total kebutuhan anggaran IKN Rp 466 triliun atau sekitar Rp 93,2 triliun.

Artinya, bila mengacu pada rencana pos pendanaan IKN itu, gelontoran APBN sebesar Rp 72,3 triliun telah mencapai 77,57 persen

Menanggapi hal itu, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mewanti-wanti agar pemerintah khususnya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat segera menggaet investor sebagai sumber pendanaan IKN baru.

Baca juga: Banjir di Ibu Kota Nusantara, Puluhan Rumah di Sekitar Intake Sepaku Terendam, Nasib Pembangunan IKN

“Biaya dari APBN tinggal sedikit saja dan bisa habis digunakan pada 2025-2026. 

Tugas Otorita IKN-lah untuk bekerja keras mencari investor untuk mendanai pembangunan IKN.

Dari sektor swasta (porsinya) 80 persen sebesar Rp 372,8 triliun,” ujanya Senin (24/6/2024). (*)

Artikel ini bersumber dari Kontan berjudul Menilik Potensi Hashim Djojohadikusumo Garap Bisnis Air Bersih di IKN

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim