Ibu Kota Negara

Biaya Pembangunan IKN Nusantara Selama Ini Setara dengan Setahun Anggaran Makan Gratis Prabowo

Biaya pembangunan IKN Nusantara selama ini setara dengan setahun anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto

Editor: Rafan Arif Dwinanto
HO/Polda Kaltim
IKN DI KALTIM - Personil Satgas Operasi Nusantara Mahakam Polda Kaltim sedang melakukan patroli intensif di area pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) untuk memastikan keamanan dan ketertiban, Senin (24/6/2024). Biaya pembangunan IKN Nusantara selama ini setara dengan setahun anggaran makan bergizi gratis Prabowo Subianto 

TRIBUNKALTIM.CO - Dana Makan Bergizi Gratis dua kali lipat lebih banyak dari anggaran pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Diketahui, Makan Bergizi Gratis merupakan program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pemerintah telah memasukkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan gratis di tahun 2025.

Sementara, dua tahun pembangunan IKN Nusantara sudah menghabiskan dana sekitar Rp 79 triliun.

Baca juga: 102 Warga dari 5 Kelurahan di PPU Disiapkan Bekerja di Bandara VVIP IKN Nusantara

"Untuk tahun pertama pemerintahan beliau (Prabowo-Gibran) tahun 2025 telah disepakati alokasi (makan gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Jelasnya, rancangan anggaran yang hampir setara dengan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara selama dua tahun tersebut didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dengan tim presiden terpilih Prabowo.

"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa, beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara baru Indonesia di Kalimantan Timur.

Hingga 31 Mei 2024 atau dua tahun sejak November 2022, pembangunan IKN yang menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghabiskan dana hampir Rp 80 triliun atau tepatnya Rp 79,8 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, total dana tersebut terserap untuk 104 paket pekerjaan.

"Sebanyak 25 paket di antaranya telah tuntas dikerjakan, ini setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan," ujar Basuki.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bahkan menargetkan, para pejabat hingga aparatur sipil negara (ASN) akan pindah secara bertahap dari Jakarta ke IKN mulai paruh kedua tahun 2024 ini.

Baca juga: Jelang HUT RI di IKN Kaltim, Raja Juli Sebut Waktu Tempuh Balikpapan-IKN Makin Singkat Jadi 70 Menit

HUT RI Jadi Momen Tarik Investor

Perayaan HUT RI di IKN Nusantara juga dipandang mampu menjadi momentum yang sangat baik untuk menarik investor.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kelompok Riset Knowledge Based Economy Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN Bahtiar Rifai, pada Rabu (5/6/2024) di Jakarta.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved