Pemkab Sempat Tawarkan Bantuan, Bupati Nunukan Laura Menyesal Utang RSUD tak Diselesaikan

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Bupati Nunukan, Asmin Laura mengakui telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp6,5 miliar untuk mencicil utang RSUD Nunukan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang menumpuk sejak 2021.

Diketahui total utang RSUD Nunukan sejak 2021 sekira Rp42.287.779.060.

Utang yang menumpuk tersebut berimbas pada tagihan air, listrik, oksigen, jasa pelayanan dokter dan gaji petugas kebersihan.

Bahkan ketersediaan obat-obatan di RSUD Nunukan menjadi terbatas akibat diblacklist sejumlah vendor obat.

Baca juga: Mantan Honorer RSUD Nunukan Ditangkap, Terlibat Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19

"Kita sudah alokasi pembayaran utang RSUD melalui BTT sebanyak Rp6,5 miliar. Nanti sisanya geser APBD perubahan. Jadi nanti anggaran perubahan baru pelunasannya," kata Asmin Laura kepada Tribun, Rabu (26/6/2024).

Menurut Laura, persoalan utang RSUD Nunukan sudah diketahui sejak lama.

Untuk menutupi utang tersebut, Laura katakan dirinya sempat menawarkan bantuan keuangan kepada Direktur Utama RSUD Nunukan saat itu.

"Kami sangat menyesalkan kenapa persoalan itu tidak diselesaikan dari dulu. Saya sudah tawarkan bantuan keuangan tapi Direktur Utama saat itu mengatakan kalau dia mampu untuk atasi utang itu," ucapnya.

Kendati sebagai Bupati Nunukan, Laura katakan dirinya tak bisa terlalu jauh mengatur manajemen RSUD Nunukan.

"BLUD itu manajemen sendiri. Kami hanya melakukan pengawasan, memberikan masukan dan saran. Tetapi begitu melihat keadaan rumah sakit mengkhawatirkan, saya mengambil keputusan untuk ganti direktur," ujarnya.

Baca juga: Bendahara Kembalikan Kerugian Rp2,1 Miliar, Polisi Hentikan Kasus Dugaan Korupsi RSUD Nunukan

“Terjadi pergantian direktur dan semuanya harus ada audit, sehingga mencuat masalah utang itu. Saya tidak tahu laporan direktur sebelumnya ke dewan pengawas seperti apa," katanya lagi.

Orang nomor satu di Nunukan itu menegaskan utang RSUD harus diselesaikan tahun ini.

"Caranya seperti apa nanti dirumuskan dan dilaporkan kembali kepada saya. Laporan terakhir dari Sekda Rp6,5 miliar kita selesaikan melalui BTT, sisanya itu nanti APBD perubahan," ungkapnya.

Surplus Rp500 Juta

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan, Teguh Ananto kaget mendengar hutang RSUD Nunukan mencapai Rp42 miliar.

Menurut Teguh, seharusnya manajemen keuangan RSUD Nunukan mulai stabil pasca penyelidikan dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 yang bersumber dari BLUD RSUD Nunukan tahun anggaran 2021 dan 2022.

Dia menyebut kerugian negara mencapai Rp3 miliar akibat penyalahgunaan anggaran Covid-19 yang bersumber dari BLUD RSUD Nunukan pada tahun anggaran 2021 dan 2022.

"Setelah kami lakukan penyelidikan baru ketahuan ada korupsi di sana (RSUD Nunukan). Kemudian mulai pergantian direktur, bendahara dan semuanya. Harusnya tiap bulan surplus RSUD Nunukan itu. Apalagi RSUD Nunukan rumah sakit rujukan dari 21 kecamatan," kata Teguh Ananto kepada Tribun, Sabtu (8/6/2024).

Teguh menyampaikan bahwa setiap bulan RSUD Nunukan surplus sampai Rp500 Juta.

"Setelah kami Sidik memang kebocoran di sana. Begitu ditindak barulah terjadi pembenahan yang luar biasa. Sehingga saat ini RSUD Nunukan itu surplus hingga Rp500 juta per bulan. Kok bisa terlilit hutang," ucapnya.

Teguh mengaku adanya penyelidikan hingga penyidikan dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 di RSUD Nunukan yang masih dilakukan sampai saat ini. Kejadian ini merupakan bentuk perhatian dari Kejari Nunukan.

"Itulah bentuk kecintaan Jaksa terhadap masyarakat supaya muta pelayanan kesehatan di RSUD Nunukan meningkat. Para nakes juga bisa sejahtera," ungkapnya.

Petugas Kebersihan Belum Digaji Tiga Bulan

Terpisah, DPRD Nunukan sesalkan hutang RSUD menumpuk hingga Rp42 Miliar atau tepatnya Rp42.287.779.060, sejak 2021.

Dari paparan RSUD Nunukan dalam rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Nunukan belum lama ini, hutang Rp42 Miliar tersebut terdiri dari hutang obat, bangunan, alat kantor, bahan medis habis pakai (BMHP), bahan habis pakai (BHP) dan lainnya.

Baca juga: Pengangkatan Dokter Spesialis RSUD Talisayan di Berau Kaltim Terkendala Status dan Aturan

Hutang pada 2021 sebesar Rp3,5 Miliar. Hutang 2022, sebesar Rp8 Miliar dan hutang 2023 sebesar Rp30,7 Miliar.

Dari total hutang tersebut, RSUD Nunukan sudah membayar tagihan sebesar Rp17.317.596.362. Sehingga masih tersisa Rp24.970.182.698.

Hutang puluhan miliar tersebut yang tertumpuk bertahun-tahun akhirnya terkuak pasca petugas kebersihan (cleaning service) RSUD Nunukan melakukan mogok kerja selama dua hari, Sabtu (1/6/2024).

Hal itu lantaran upah mereka belum dibayar selama tiga bulan.

Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa mengaku kecewa terhadap manajemen RSUD yang dinilainya bobrok.

Diketahui RSUD Nunukan menjadi rumah sakit rujukan dari 21 kecamatan.

"Saya kecewa dan marah sekali. Kok bisa ada hutang yang menumpuk puluhan miliar sejak 2021 dan baru terungkap sekarang," kata Rahma Leppa kepada TribunKaltara.com, Sabtu (8/6/2024).

Bahkan Rahma Leppa mempertanyakan kinerja Dewan Pengawas RSUD Nunukan yang seakan membiarkan hutang menumpuk.

Dewan Pengawas RSUD Nunukan terdiri dari Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Bagian Keuangan Pemkab Nunukan, dan Kepala Dinas Kesehatan Nunukan.

"Saya juga sesalkan dewan pengawas kok tidak tahu. Masa dewan pengawas tidak dilaporkan soal hutang itu. Bicara soal kesehatan itu menyangkut nyawa manusia. Bayangkan kalau pelayanan RSUD sampai berhenti total akibat hutang itu," ucapnya.

Rahma Leppa berharap kepada Pemkab Nunukan agar segera menyelesaikan persoalan hutang RSUD Nunukan.

"Soal hutang TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) akan bicarakan dulu di internal mereka. Berapa besaran yang akan dibayarkan. Tentu pembayarannya bertahap," ujarnya.

Rahma Leppa belum mau berkomentar banyak soal isu penyelewengan anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Nunukan yang menyebabkan hutang.

Menurut dia yang terpenting saat ini adalah solusi agar hutang RSUD Nunukan mulai dibayar. Sehingga pelayanan kesehatan kembali stabil.

"Soal kenapa bisa terjadi hutang puluhan miliar, kami menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat. Terpenting saat ini bagaimana hutang mulai dicicil karena ini masalah nyawa manusia. Tidak bisa tunggu besok," tambah Rahma Leppa.

Tagihan Vendor Menumpuk

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia menyampaikan bahwa sampai saat ini obat-obatan di RSUD habis.

Lantaran vendor obat-obatan tak mau melayani bila hutang RSUD Nunukan belum diselesaikan.

"Sampai sekarang kenapa obat-obatan kosong, karena vendor minta dibayar dulu. Kami juga cari vendor lain lagi tapi tidak ada yang mau. Mei ini pendapatan RSUD hanya Rp4,4 Miliar. Tagihan air PDAM 5 bulan sekira Rp520 Juta. Oksigen tiga bulan belum bayar. Perbulannya Rp210 Juta. Begitu juga tagihan listrik PLN," tutur Miskia.

Di tengah menumpuknya tagihan vendor, uang jasa pelayanan (Jaspel) dokter juga sudah tertunggak selama empat bulan di tahun 2024, sekira Rp8 Miliar.

"Sesuai aturan, uang Jaspel itu yang harus kami utamakan. 40 persen dari klaim BPJS Kesehatan. Kalau tidak dibayarkan maka SDM (sumber daya manusia) bisa mogok kerja. Termasuk talangan dana Covid-19 kemarin yang belum terbayarkan," ungkapnya.

"Setiap bulan pendapatan RSUD menurun. Apa yang mau diklaim, obat tidak ada. Januari dan Februari 2024 sudah saya hitung sekira Rp1 Miliar yang tidak terbayarkan. Karena penghasilan kami untuk bayar tidak cukup," imbuhnya.

Kendati begitu Miskia menyebut bahwa hutang RSUD yang terjadi bukan murni kesalahan RSUD Nunukan.

Selama ini, banyak pasien terlantar di Nunukan yang diberikan layanan pengobatan secara gratis.

Tak hanya itu, Miskia juga beberkan banyak pasien BPJS Kesehatan kelas III yang meminta layanan kelas I dan II.

"Kita di daerah transit, banyak pasien terlantar yang diobati, tidak dipungut biaya," ujarnya.

Ada juga pasien kelas III kadang mereka tidak mau di kelas III. Minta kelas I dan II.

"Di situ kerugian kita banyak. Jadi tidak piur rugi itu akibat manajemen rumah sakit," pungkasnya.

(TribunKaltara.com/febrianus felis)