Dapat Anggaran Rp 40 T di 2024, Pembangunan IKN Nusantara Sudah Habiskan Rp 5,5 T, Untuk Apa Saja?

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah sudah menghabiskan Rp 5,5 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, sepanjang 2024 ini.

Total, anggaran pembangunan IKN Nusantara di 2024 sebesar Rp 40 triliun.

Diketahui, IKN akan menjadi tempat lokasi Upacara 17 Agustus 2024 ini.

Sehingga, semua proyek pembangunan dipercepat.

Baca juga: Putra Putri Kaltim Diberi Kuota Khusus Pendaftaran CASN 2024 Penempatan di IKN Nusantara

Kementerian Keuangan melaporkan, sejak awal tahun hingga Mei 2024 realisasi anggaran pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai Rp 5,5 triliun.

Realisasi tersebut sudah mencapai 13,7persen dari pagu yang sebesar Rp 40 triliun untuk tahun ini.

“Sebesar Rp 5,5 triliun itu sudah dibelanjakan hingga Mei 2024 dari pagu tahun ini yang cukup signifikan yaitu Rp 40 triliun,” tutur Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Kamis (27/6).

Adapun realisasi tersebut disalurkan kepada beberapa kluster, di antaranya untuk kluster infrastruktur sebesar Rp 3,4 triliun dari pagu sebesar Rp 36,7 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk pembangunan di pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan kemenko dan kementerian lain, serta gedung OIKN.

Lalu, pembangunan tower rusun ASN dan hankam, rumah tapak menteri, rumah sakit IKN, pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, dan Bandara VVIP, serta penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, embung KIPP, pengendalian banjir IKN.

Kemudian, digunakan untuk kluster non infrastruktur sebesar Rp 2 triliun dari pagu Rp 3 triliun.

Rincian kluster ini antara lain digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan, promosi/publikasi /sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan pada K/L, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengamanan POLRI, dan operasional OIKN.

Untuk diketahui, total alokasi anggaran IKN dari tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp 72,5 triliun.

Realisasi anggaran IKN ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Realisasi tahun 2022 mencapai Rp 5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp 27 triliun, dan 2024 anggarannya sebesar Rp 40 triliun.

"Alokasi anggaran yang sudah ditaruh di dalam APBN itu mencapai Rp 72,5 triliun.

Belanja untuk tiga tahun hingga kita harapkan IKN sudah bisa untuk digunakan nanti tanggal 17 Agustus," imbuh Menkeu.

Baca juga: Perkembangan Kantor Presiden di IKN Kaltim Capai 90 Persen, Bakal Digunakan Jokowi Juli 2024

Dana Makan Bergizi 2 Kali Lipat Anggaran IKN

Dana Makan Bergizi Gratis dua kali lipat lebih banyak dari anggaran pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Diketahui, Makan Bergizi Gratis merupakan program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pemerintah telah memasukkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan gratis di tahun 2025.

Sementara, dua tahun pembangunan IKN Nusantara sudah menghabiskan dana sekitar Rp 79 triliun.

"Untuk tahun pertama pemerintahan beliau (Prabowo-Gibran) tahun 2025 telah disepakati alokasi (makan gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Jelasnya, rancangan anggaran yang hampir setara dengan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara selama dua tahun tersebut didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dengan tim presiden terpilih Prabowo.

"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa, beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara baru Indonesia di Kalimantan Timur.

Hingga 31 Mei 2024 atau dua tahun sejak November 2022, pembangunan IKN yang menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghabiskan dana hampir Rp 80 triliun atau tepatnya Rp 79,8 triliun.

Baca juga: 178 ASN Ajukan Diri Pindah ke IKN di Kaltim, Mendagri Prioritaskan yang Belum Berkeluarga

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, total dana tersebut terserap untuk 104 paket pekerjaan.

"Sebanyak 25 paket di antaranya telah tuntas dikerjakan, ini setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan," ujar Basuki.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bahkan menargetkan, para pejabat hingga aparatur sipil negara (ASN) akan pindah secara bertahap dari Jakarta ke IKN mulai paruh kedua tahun 2024 ini.

HUT RI Jadi Momen Tarik Investor

Perayaan HUT RI di IKN Nusantara juga dipandang mampu menjadi momentum yang sangat baik untuk menarik investor.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kelompok Riset Knowledge Based Economy Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN Bahtiar Rifai, pada Rabu (5/6/2024) di Jakarta.

Selain itu, Bahtiar mengatakan, perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia sekaligus sebagai pembuktian progres proyek strategis tersebut.

"Pemerintah masih punya waktu dua bulan sebelum momen Agustusan. Ini justru critical time buat pemerintah untuk menunjukkan langkah-langkah konkret sebagai sinyal positif bagi investor," tuturnya.

Bahtiar mengatakan, perayaan HUT 17 Agustus di IKN nanti menjadi tolok ukur para investor untuk melihat pencapaian pemenuhan infrastruktur dasar proyek strategis nasional tersebut, seperti ketercukupan air, akses listrik, energi, ketersediaan jaringan transportasi, serta telekomunikasi.

Kemerdekaan RI di IKN juga, sambung dia, turut menjadi miniatur proyeksi keramaian masyarakat, sehingga para investor bisa menghitung kalkulasi pasar yang bisa diperoleh.

"Saya bilang perayaan HUT seperti prototype new capital, itu yang paling paling penting. Karena yang paling dibutuhkan dari swasta itu adalah bukti nyata bahwa ini beroperasi," ujarnya.

Baca juga: Menteri PUPR Basuki Apresiasi Bank Tanah yang Cepat Sediakan Lahan untuk Bandara VVIP IKN

Ia mengatakan untuk menarik minat investasi agar lebih masif lagi, pemerintah bisa menawarkan skema kerja sama yang variatif bagi sektor swasta.

Seperti halnya tak hanya memberikan skema konsesi dari bisnis di IKN, melainkan turut memberikan proyeksi inovasi dari pemerintah, sehingga membuat Ibu Kota Indonesia di Kalimantan Timur tersebut lebih maju lagi.

"Pemerintah dan swasta duduk bareng bagaimana pemerintah membantu swasta untuk creating market, karena swasta itu pada saat membangun sesuatu atau investasi sesuatu, dia akan berhitung pada pasarnya. Sejauh mana insentif yang diberikan pemerintah dapat menciptakan pasar itu," kata dia.

Sebelumnya Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan penetapan kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang definitif menjadi salah satu strategi untuk menjaga kepercayaan investor.

Selain segera menetapkan pemimpin definitif pembangunan IKN, pemerintah juga mesti menetapkan target realistis pembangunan agar memberikan kepastian kalkulasi kepada para investor. (*)

Artikel ini bersumber dari Kontan Berjudul Hingga Mei 2024, Pembangunan IKN Sudah Menelan Anggaran Rp 5,5 Triliun

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim