Permintaan Pengusaha di Tengah Seretnya Investasi di IKN, Apindo: Tidak Mungkin Hanya Andalkan ASN

Di sisi lain, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), Lalu Ahmad Zaini, mengakui bahwa pihaknya belum dilibatkan dalam proyek pengelolaan air bersih, khususnya air minum di kawasan IKN.

Baca juga: Pj Bupati PPU Pastikan Penyebab Banjir di Sepaku Bukan Karena Proyek IKN

"Belum ada proyek dari IKN, tapi dari konsep pemerintah sudah ada. Karena mereka adalah otorita baru, jadi semua infrastruktur termasuk layanan dasar dipikirkan oleh pihak otorita," ungkap Zaini saat dihubungi Kontan, Selasa (25/06).

Seperti diketahui, IKN memiliki Badan Otorita yang mengatur seluruh infrastrukturnya, termasuk pengelolaan air. 

"Apakah bekerja sama dengan siapa-siapa, ini kan hak otorita, tapi yang pasti mereka sudah ada perencanaan terhadap penyediaan air bersihnya," tambahnya. 

Meski begitu, Zaini mengakui bahwa Indonesia masih sangat tertinggal dalam urusan pengelolaan air bersih untuk air minum perpipaan.

Baca juga: Perkembangan Kantor Presiden di IKN Kaltim Capai 90 Persen, Bakal Digunakan Jokowi Juli 2024

Hingga kini, pencapaian air minum perpipaan di Indonesia masih berada di angka 20 persen.

"Dominan memang di perkotaan (air minum perpipaan) dibandingkan pedesaan. Saat ini pencapaiannya masih di angka 20 persen, berdasarkan data di Perpamsi juga tidak ada pergerakan signifikan, paling naik hanya 2-3 persen," ungkapnya.

Sebagai informasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan pada tahun 2030 cakupan air minum perpipaan harus mencapai 30 persen.

"Tetapi jika kita melihat dalam jangka 2045 Indonesia maju, artinya seluruh penduduk harus terlayani. Kami sebenarnya berharap ada kepedulian yang lebih besar dari pemerintah, karena sudah 78 tahun merdeka, cakupan air minum pipa di Indonesia adalah yang paling rendah di Asia Tenggara," jelasnya.

Baca juga: Besaran Anggaran Makan Siang Gratis Tahun 2025 Setara dengan 2 Tahun Pembangunan IKN Kaltim

Terkait hal ini, Zaini mengatakan Perpamsi berharap adanya keberpihakan lebih besar dari pemerintahan selanjutnya di sektor pengelolaan air minum.

"Bentuk keberpihakannya, kami usulkan pertama adalah adanya Kementerian Air dan Sanitasi. Karena seluruh infrastruktur pelayanan dasar memiliki undang-undang, sedangkan di air minum dan sanitasi ini tidak ada undang-undangnya, sehingga posisi kami lemah di Kementerian," katanya.

"Kedua, kami melihat bahwa di beberapa negara di Asia sudah ada kementerian khusus yang mengurus ini. Ketiga, harus ada badan regulator yang bisa mengelola kebijakan air minum," tambahnya.

Dalam rangka menangani urusan air minum perpipaan, ternyata membutuhkan anggaran sebesar Rp 50 triliun per tahun.

"Dananya sekitar Rp50 triliun. Karena menaikkan 2 persen-3 persen saja butuh Rp20 triliun," tutupnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim