Besaran Anggaran Makan Siang Gratis Tahun 2025 Setara dengan 2 Tahun Pembangunan IKN Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO - Dua proyek besar menjadi sorotan menjelang transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi pada Prabowo Subianto, presiden terpilih di Pilpres 2024.

Dua proyek besar ini adalah makan siang gratis yang merupakan janji Prabowo dan IKN Kaltim yang digagas Jokowi.

Pemerintah telah menyiapkan dana besar untuk makan siang gratis tahun 2025 yakni sebesar Rp 71 Triliun yang nilainya setara dengan dua tahun pembangunan IKN Kaltim.

Jika tahun 2025 makan siang gratis telah dianggarkan Rp 71 Triliun bagaimana dengan IKN Kaltim?

Baca juga: Rp71 Triliun untuk Makan Siang Gratis, Fokus Awal Prabowo di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar

Baca juga: Bantah APBN tak Mampu Biayai Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim, Luhut: Asal Kita Kurangin Kebocoran

Baca juga: Dilema APBN 2025, Terbebani Program Jokowi, IKN Kaltim hingga Janji Prabowo Makan Siang Gratis

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, telah disiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan program andalan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

"Untuk tahun pertama pemerintahan beliau (Prabowo-Gibran) tahun 2025 telah disepakati alokasi (makan gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Jelasnya, rancangan anggaran yang hampir setara dengan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) selama dua tahun tersebut didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tim presiden terpilih Prabowo.

"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa, beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara baru Indonesia di Kalimantan Timur.

Hingga 31 Mei 2024 atau dua tahun sejak November 2022, pembangunan IKN yang menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghabiskan dana hampir Rp 80 triliun atau tepatnya Rp 79,8 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, total dana tersebut terserap untuk 104 paket pekerjaan.

"Sebanyak 25 paket di antaranya telah tuntas dikerjakan, ini setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan," ujar Basuki.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bahkan menargetkan, para pejabat hingga aparatur sipil negara (ASN) akan pindah secara bertahap dari Jakarta ke IKN mulai paruh kedua tahun 2024 ini.

Anggaran IKN untuk Tahun Depan?

Baca juga: Demi Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim, Ekonom Senior sebut Prabowo harus Genjot Pendapatan

Keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.