Obrolan Jokowi dan Menpan RB Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Harus Berbasis Efektivitas Pemerintahan

Anas menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, saat ini pemerintah terus melakukan penguatan tata kelola pemerintahan dan proses bisnis yang efektif melalui koordinasi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga. 

Pemerintah, kata dia, fokus pada tata kelola agar berjalan baik dan berdampak ke rakyat.

Baca juga: Makan Siang Gratis dapat Anggaran Rp 71 T, Ditangani Kementerian Baru di Kabinet Prabowo-Gibran?

Baca juga: Draft Prediksi Susunan Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Kombinasi Politisi dan Profesional

"Intinya berdampak, bisa dirasakan rakyat, seperti berulangkali disampaikan Presiden Jokowi.

Contohnya beberapa hari lalu pemerintah meluncurkan digitalisasi perizinan event sebagai hasil pemangkasan proses bisnis dan kolaborasi lintas kementerian,” sebutnya.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui rencana revisi UU tersebut menjadi rancangan UU inisiatif DPR.

Golkar dan Gerindra Dapat Banyak

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memprediksi kabinet yang nantinya dibentuk Prabowo-Gibran akan banyak diisi oleh tokoh-tokoh partai politik (parpol).

Baca juga: Alasan Pengamat Yakin Anies dan Ganjar Bakal Tolak Ajakan Gabung ke Kabinet Prabowo-Gibran

Baca juga: 2 Kriteria Khusus Calon Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Dahnil: Partai Boleh Mengajukan Nama

Menurutnya, kabinet ini nantinya akan membagi jatah kursi kabinet secara proporsional bagi parpol-parpol pendukung maupun yang baru bergabung ke koalisi setelah penetapan. 

Ujang memprediksi parpol yang akan memperoleh banyak jatah menteri yakni Gerindra dan Golkar. 

"Bicara soal partai mana yang mendapat jatah paling banyak, ya proporsional saja.

Misalnya Gerindra mungkin bisa besar karena capres-nya terpilih, lalu Golkar mungkin banyak juga karena memang jadi pemenang di Pileg dan kursi terbanyak di Koalisi Indonesia Maju," terang Ujang kepada Kontan, Senin (29/4).

Digadang-Gadang akan dapat banyak jatah menteri, Golkar untuk saat ini tidak berkomentar banyak soal itu.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengajak untuk terlebih dahulu fokus ke pemerintahan yang masih bergulir hingga Oktober nanti. 

"Masih lima bulan lagi pemerintahan ini berlangsung, mari kita fokus dulu akan hal tersebut.

Masalah kabinet itu wilayahnya presiden, jangan ada pihak luar yang mendikte apalagi memaksa," kata Dave saat dihubungi Kontan, Senin (29/4).