Berita Nasional Terkini

Didesak Mundur Gara-gara Peretasan PDN, Begini Prediksi Nasib Budi Arie di Kabinet Prabowo-Gibran

Didesak mundur dan disebut 'Menteri Giveaway' gara-gara kasus peretasan PDN, begini prediksi nasib Budi Arie di Kabinet Prabowo-Gibran.

Editor: Doan Pardede
KOMPAS.com / IRFAN KAMIL
Presiden RI Joko Widodo ditemani Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) Andi Gani Nena Wea dan Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi saat ditemui di Istora Senayan Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (14/5/2023). Didesak mundur dan disebut 'Menteri Giveaway' gara-gara kasus peretasan PDN, begini prediksi nasib Budi Arie di Kabinet Prabowo-Gibran. 

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menjadi sorotan pemberitaan media asing, Channel News Asia.

Bahkan, media yang berbasis di Singapura itu menyebut bahwa Budi Arie Setiadi sebagai "menteri giveaway".

Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapatkan sorotan media asing usai terjadi peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Indonesia sejak akhir Juni 2024.

CNA juga menyoroti adanya petisi yang mendesak Menkominfo Budi Arie mengundurkan diri dari jabatannya karena gagal memenuhi target memulihkan ratusan data yang diretas hingga akhir Juni 2024.

Baca juga: Jokowi Tanggapi Desakan Mundur Menkominfo Budi Arie, Hacker PDN Beri Kunci Sandi Ransomware Hari Ini

Hingga waktunya berlalu, baru ada lima institusi yang datanya pulih.

Media asal Singapura, Channel News Asia (CNA) menyebut Menkominfo Budi Arie sebagai menteri giveaway yang mendapat tekanan untuk mengundurkan diri oleh publik.

Budi dinilai yang paling bertanggung jawab atas gangguan keamanan siber berupa ransomware yang menyerang PDNS.

Serangan ini memengaruhi 239 lembaga di Indonesia, termasuk 30 kementerian dan lembaga pemerintah.

Terkait kejadian tersebut, SAFEnet membuat petisi lewat Change.org yang mendesak Budi mengundurkan diri.

Hingga awal Juli 2024, petisi itu telah ditandatangani lebih dari 18.000 orang dalam kurun waktu seminggu sejak dibuat. CNA juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum yang menduga Budi menjadi menteri karena mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pemilu 2014 dan 2019.

"Jangan sampai ada 'giveaway' seperti ini terus... (Jabatan) ini posisi yang sangat strategis apalagi kita tidak bisa lepas dari dunia digital," kata Nenden.

Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). (Dok. Kemenkominfo)

DIDESAK MUNDUR - Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
DIDESAK MUNDUR - Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). (Dok. Kemenkominfo)

Budi diketahui pernah menjadi Ketua Projo, kelompok relawan yang didirikan pada 2013 yang mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Budi lalu diangkat Jokowi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 2019 dan Menteri Komunikasi dan Informatika pada Juni 2023.

Budi menolak mengomentari petisi yang memintanya mundur tersebut.

Namun, Projo justru menuduh petisi itu dibuat fraksi yang menentang Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Sebab Prabowo yang menang Pilpres 2024 kerap dianggap mendapat dukungan Jokowi. Nenden membantah tuduhan tersebut.

Menurutnya, petisi itu dibuat karena kinerja Budi berdampak langsung untuk kepentingan publik.

Prediksi Susunan Kabinet Prabowo-Gibran

Menurut Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer, menteri kabinet Prabowo-Gibran diprediksi bakal diisi lebih dari 50 persen kader partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Koalisi pendukung Pak Prabowo ini nanti partainya banyak, ada KIM, di luar KIM ada PKB dan NasDem, bisa jadi ada PKS.

Artinya kan yang perlu diakomodasi dalam kabinet menjadi banyak," kata Qodari di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024).

Prediksi jumlah menteri tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer  berdasarkan pertimbangan untuk mengakomodasi parpol di KIM menjadi satu dari sekian banyak faktor.

Meski begitu, Qodari menyebut publik tak perlu mempermasalahkan jika para menteri kabinet Prabowo-Gibran didominasi kader parpol.

"Kalau pengalaman yang sudah-sudah ya hitungan kasar sekitat 50 persen lebih berasal dari kantong parpol atau ketum parpol tapi hemat saya seharusnya tak menjadi masalah, sejauh yang dipilih parpol ini profesional di bidangnya," kata Qodari.

Dia mengatakan kans profesional menjadi menteri kabinet akan kecil juga lantaran Prabowo ingin menguatkan dukungan di parlemen.

"Kebutuhan untuk dukungan di parlemen, secara defakto kan orang-orang di parpol juga berjuang di Pilpres kemarin, yang berjuang saja belum tentu dapet, apalagi enggak berjuang, jangan teralu ngarep," pungkasnya seperti dilansir Tribun-Timur.com di artikel berjudul Pengamat Prediksi Menteri di Kabinet Prabowo Didominasi KIM, 3 Parpol Luar Koalisi Juga Dapat Jatah.

Baca juga: Beredar Lagi Draft Susunan Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Erick Thohir Bukan Menteri ESDM

Teka-teki siapa saja Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran terus menjadi topik hangat, terbaru  Partai Amanat Nasional (PAN) mengeklaim mendapat jatah empat kursi.

Ya, sebelumnya PAN menyebut partainya dapat 4 jatah Menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Selain empat kursi menteri, PAN juga berpeluang mendapat jatah posisi wakil menteri (wamen).

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto saat wawancara khusus dengan Harian Kompas di kediamannya, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/5/2024).

"Kemungkinan katanya (PAN mendapat) empat (kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran). Minimal empat (kursi menteri).

Kami berharap empat (kursi menteri) dan mungkin ada wamennya juga," kata Bima, dikutip dari Kompas.id, Selasa (21/5/2024).

Dari empat jatah kursi menteri, tiga di antaranya akan diisi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto dan Viva Yoga Mauladi.

Bima menyebut Yandri dan Viva berpeluang besar akan mengemban posisi menteri pada kabinet Prabowo-Gibran.

"Mereka (adalah) orang-orang yang akan menjadi kader andalan di kabinet," ungkap Bima.

Sementara Zulhas dipastikan bakal masuk. Zulhas pun diharapkan akan menjadi menteri koordinator atau menko.

"Ketua umum partai (Zulhas) pasti masuk. Kami berharap Bang Zulhas mendapat menko," ujar Bima.

Sebelumnya, PAN juga tengah menyiapkan sosok Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Ketua Fraksi DPR PAN Saleh Daulay menjelaskan, PAN baru menyiapkan nama lantaran belum mengetahui posisi menteri apa yang akan diberikan Prabowo kepada PAN.

"Politik itu dinamis. Penyusunan kabinet masih dalam proses. Partai-partai pendukung belum mengetahui posisi yang ditawarkan.

Masih menunggu komposisi yang mungkin sedang difinalisasi," ujar Saleh dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (5/5/2024).

"Dalam konteks itu, PAN belum tahu secara khusus apa posisi yang akan diamanahkan.

Karena itu, PAN hanya menyiapkan nama kader-kader yang dinilai sanggup untuk masuk kabinet.

Salah satunya, Eko Patrio," sambungnya.

Sementara, Eko mengaku akan mengikuti arahan partainya usai disebut akan disiapkan menjadi salah seorang menteri di kabinet yang akan datang.

Anggota Komisi VI DPR ini menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogratif sebagai presiden untuk menentukan jajaran para menteri anggota kabinetnya.

"Jadi saya ikut partai saja, saya ikut perintah Pak Zulkifli saja ya.

Jadi yang punya wewenang penuh itu kan yang punya hak prerogatif kan bapak presiden, pengusulnya adalah salah satunya adalah para ketua-ketua," ujar Eko saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Baca juga: Mahfud Sorot Revisi UU Kementrian Negara untuk Kabinet Gemoy Prabowo, Singgung Era Orba dan Gus Dur

6 Menteri Lebih Masuk Akal

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay membantah Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya yang menyebut PAN mendapat empat jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Saleh mengatakan, Bima Arya hanya menyampaikan doanya saja.

"Sebelum Prabowo menyebut angkanya, maka semua isu yang beredar di luar tidak benar.

Kalau misal ada kader PAN yang menyebut 4, itu doa. Doa dan harapan," ujar Saleh saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Saleh mengatakan, jika berdoa, tidak perlu tanggung-tanggung. Menurut dia, enam jatah menteri untuk PAN lebih masuk akal. Saleh pun yakin PAN mendapat kursi menteri lebih dari enam.

"Kalau doa jangan tanggung, jangan 4, kasih tahu 5, 6, nah itu yang masuk akal. Tapi kalau di luar itu ya doa lah anggapannya ya dianggap doalah.

Anggapannya dianggap doa, saya yakin lebih dari 4 justru. Ya kan, namanya doa," tutur dia. 

Saleh menyampaikan, PAN sudah tiga periode mendukung Prabowo. Selama dua periode berturut-turut, PAN tidak pernah mendapat apa pun karena berada di luar pemerintahan.

Terlebih, Saleh menekankan, PAN menjadi yang paling konsisten dan loyal dengan Prabowo.

"Pak Prabowo kemungkinan besar sangat memperhatikan hal-hal seperti ini gitu," ucap Saleh.

Sebelumnya, PAN mengeklaim mendapat jatah empat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Selain empat kursi menteri, PAN berpeluang mendapat jatah posisi wakil menteri (wamen).

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto saat wawancara khusus dengan Harian Kompas di kediamannya, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/5/2024).

"Kemungkinan katanya (PAN mendapat) empat (kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran). Minimal empat (kursi menteri).

Kami berharap empat (kursi menteri) dan mungkin ada wamennya juga," kata Bima, dikutip dari Kompas.id, Selasa (21/5/2024).

Dari empat jatah kursi menteri, tiga di antaranya akan diisi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto dan Viva Yoga Mauladi.

Bima menyebut Yandri dan Viva berpeluang besar akan mengemban posisi menteri pada kabinet Prabowo-Gibran.

"Mereka (adalah) orang-orang yang akan menjadi kader andalan di kabinet," ungkap Bima.

Sementara itu, Zulhas dipastikan bakal masuk. Zulhas pun diharapkan akan menjadi menteri koordinator atau menko.

"Ketua umum partai (Zulhas) pasti masuk. Kami berharap Bang Zulhas mendapat menko," ujar Bima.

61 Nama yang Diprediksi Mengisi Kabinet Prabowo-Gibran

Inilah daftar nama yang diprediksi mengisi kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul 61 Calon Menteri Prabowo Beredar, Ada Nama-nama Populer dan Orang Baru:

Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia: Erick Thohir

Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup: Hatta Rajasa

Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Tito Karnavian

Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

Wakil Menteri Pertahanan: M. Herindra

Menteri Sekretaris Negara: Ahmad Muzani

Wakil Menteri Sekretaris Negara: Nezar Patria

Menteri Sekretaris Kabinet: Rosan Roeslani

Menteri Dalam Negeri: Sufmi Dasco

Menteri Luar Negeri: Fadli Zon

Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefky Harsya

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Joko Santoso

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya 

Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas

Wakil Menteri Agama: Asep Saepudin Jahar

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yusril Ihza Mahendra

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Hotman Paris Hutapea

Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Arif Satria

Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Ace Hasan Syadzily

Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Terawan

Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Benny Oktavianus

Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati

Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Grace Natalie

Menteri Riset & Kepala BRIN: Dudung Abdurachman

Menteri Ketenagakerjaan: Ahmad Doli Kurnia Tanjung

Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Agus Jabo

Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

Wakil Menteri Perindustrian: Haris Rusly Moti

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Rauf Purnama

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Oki Muraza

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Ridwan Kamil

Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan

Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Sri Mulyani Indrawati

Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Kartika Wirjoatmodjo

Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia

Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Kailani

Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan

Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Bambang Eko S.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Habiburokhman

Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko

Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Dedy Permadi

Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono

Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni

Menteri BUMN: Sakti Wahyu Trenggono

Wakil Menteri BUMN: T. Helmi

Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik

Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

Wakil Menteri Muda Pemuda dan Olahraga: Arief Rosyid Hasan

Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Maruarar Sirait

Wakil Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Sudaryono

Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumban Gaol

Kepala BIN: I Nyoman Cantiasa

Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi

Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana

Kepala Badan Penerimaan Negara: Bambang Brodjonegoro

Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid.(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved