IKN Kaltim Diprediksi Bakal Hidup Segan Mati tak Mau, Ada Warisan Utang Jatuh Tempo sebesar Rp 800 T

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN di Kaltim di era Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024-2025 menjadi perhatian mengingat kondisi keuangan negara. 

Presiden terpilih, Prabowo Subianto memang berkomitmen akan melanjutkan IKN Kaltim yang digagas Jokowi.

Namun, ekonom menilai secara realistis tidak ada uang untuk pembangunan IKN Kaltim yang menelan budget besar ini mengingat ada kewajiban utang jatuh tempo sebesar Rp 800 Triliun.

Inilah yang kemudian membuat pembangunan IKN Kaltim di era Prabowo dinilai tidak akan berjalan maksimal.

Baca juga: Rute Tamu VIP, VVIP dan Undangan HUT RI 17 Agustus 2024 di IKN Kaltim, Kendaraan Dibatasi Mulai H-3

Baca juga: Hanya Untungkan Kalimantan, Ekonom Sarankan Prabowo Subianto Bangun IKN Nusantara Sekadarnya Saja

Baca juga: Nusantara Airport, Bandara VVIP di IKN Kaltim Tidak akan mempunyai Kode IATA, Penjelasan Kemenhub

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyebutkan secara politik, Prabowo memang memiliki komitmen tidak memangkrakkan IKN.

Namun, bila dilihat secara realitstis, uang yang cukup untuk membangunnya juga tidak ada.

Diketahui, Prabowo pernah mengungkap bahwa ia akan menganggarkan 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16 triliun untuk pembangunan IKN.

"Gimana nasib IKN kalau dengan anggaran yang tinggal Rp 16 triliun dan ke depan seperti apa. Dugaan saya sih gini.

Secara politik ini kan komitmen Pak Prabowo untuk tidak memangkrakkan IKN setelah Pak Jokowi selesai nanti," kata Eko dalam acara diskusi bertajuk 'Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang' di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

"Tetapi di sisi lain, secara realistis, uangnya juga enggak ada.

Enggak banyak uang yang bisa diinvestasikan di situ, sehingga mungkin dugaan saya IKN ini akan hidup segan mati tak mau," lanjutnya.

Eko memprediksi, anggaran Rp16 triliun itu paling tidak bisa untuk membangun kantor para menteri, tetapi bukan infrastruktur lainnya yang sifatnya akseleratif.

"Enggak akan ada seperti rencana-rencana di awal yang katanya semuanya sangat high tech dan lain-lain itu.

Kayaknya sulit diimplementasikan," tuturnya.

Baca juga: Dilema APBN 2025, Terbebani Program Jokowi, IKN Kaltim hingga Janji Prabowo Makan Siang Gratis

Ia pun menduga bahwa pembangunan IKN nanti tidak akan dimangkrakkan, tetapi hanya diberi anggaran seadanya karena ada kewajiban lain yang harus dilunaskan oleh pemerintah.

Kewajiban itu seperti utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun.

Utang ini mayoritas merupakan Surat Berharga Negara (SBN) yang sifatnya harus dibayar.

Tidak bisa dinegosiasi untuk ditunda pembayarannya.

"70 persen lebih utang ini adalah SBN. SBN ini enggak ada negosiasi kompromi gitu. Enggak bayar, ya kita hakimi.

Kan ke pasar. Bukan kayak dulu. Siap-siap kalau berhadapan dengan pasar enggak komit, ya dihakimi," ujar Eko seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Proyek Pembangunan IKN Bakal Mangkrak,  Sisa Anggaran Tinggal Rp16 Triliun. 

Menteri Jokowi Yakin tetap Jalan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meyakini, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap berjalan.

Menurutnya, pemerintah siap membangun Ibu Kota baru dengan partisipasi dari publik meliputi investor dalam negeri maupun asing.

"Keyakinan saya, optimisme saya, IKN akan jadi," kata Suharso.

Baca juga: IKN Kaltim tak Perlu Digeber Siap Pakai saat Ganti Pemerintahan Baru, Eks Wamenlu: Jangan Utang Budi

Suharso menyatakan, pembangunan sebuah kota diperlukan waktu yang memang tidak sebentar, namun perlahan tapi pasti.

Dia bilang, hal yang perlu diperhatikan adalah konsep utama dari pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Yang penting kita pelan-pelan membentuk city ambience nya yang benar.

Dan saya lihat sekarang sudah sedang dilakukan dengan secara bertahap," jelas dia.

Meski begitu, Suharso mengaku masih ada kendala dalam pembangunan IKN dan dia menilai hal tersebut adalah lumrah dan bisa ditoleransi.

"Bahwa ada hal-hal yang sedikit, tapi itu tidak ada masalah. Masih, tingkat toleransinya masih ada.

Setiap kita bikin master plan begitu dia diimplementasikan, pasti kan mungkin ada deviasi disesuaikan dengan keadaan lapangan," ujar dia.

"Tapi sepanjang itu tolerable ya buat kita tidak ada masalah," imbuhnya menegaskan.

Sementara saat ditanya kepastian pemindahan Kementerian ke Ibu Kota Nusantara, Suharso bilang pihaknya belum bisa memastikan.

"Wah itu, itu kan pelan-pelan," terangnya.

Baca juga: Ekonom Ingatkan Kenaikan Utang Pemerintah Usai Proyek IKN di Kaltim Masuk APBN 2025

Diketahui, proyek pembangunan IKN hingga saat ini belum mendapatkan pendanaan dari asing atau Penanaman Modal Asing (PMA).

Hal itu diungkap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.

Klaster pertama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.

Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil. 

Baca juga: Prabowo Disebut akan Naikkan Rasio Utang Indonesia Jadi 50 Persen PDB, Thomas Djiwandono Membantah

(Tribun Network/bel.daz/wly)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim