Dilema APBN 2025, Terbebani Program Jokowi, IKN Kaltim hingga Janji Prabowo Makan Siang Gratis

TRIBUNKALTIM.CO - Di ujung pemerintahan Jokowi menuju pergantian kepemipinan Prabowo Subianto, kondisi APBN menjadi sorotan mengingat ada dua proyek dengan dana besar yakni IKN Kaltim dan makan siang gratis. 

Dua mega proyek tersebut yakni IKN Kaltim yang digagas Jokowi dan makan siang gratis yang merupakan janji Prabowo di Pilpres 2024 diprediksi bakal menjadi beban APBN 2025.

Ekonom menilai APBN 2024 masih akan kembali terbebani program Jokowi yakni IKN Kaltim dan sederet proyek lainnya dan janji kampanye presiden terpilih Prabowo.

Pasalnya masih banyak mega proyek peninggalan Jokowi yang tetap harus dilanjutkan dan juga akan ditambah dengan berbagai program janji kampanye Prabowo.

Baca juga: Dampak Buruk Bila Prabowo-Gibran Tak Berkantor di IKN Nusantara di Kaltim, Investor Bisa Angkat Kaki

Baca juga: Nasib Kelanjutan Pembangunan IKN Nusantara, Pemerintah Prabowo-Gibran Pangkas Banyak Anggaran PUPR

Baca juga: Terbaru Opini Prabowo di Media Asing, sebut Jokowi, tapi tak Bahas IKN Kaltim, Penjelasan Gerindra

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai, tahun depan defisit fiskal harus dikelola secara ketat. Sebab ada banyak proyek jumbo pemerintahan Jokowi yang tak mungkin diberhentikan begitu saja.  

Akan tetapi, di saat yang bersamaan, pemerintahan Prabowo juga mempunyai program tersendiri yang sudah dirancang dan ditawarkan saat berkampanye.

“Di sinilah letak dari dilemanya, artinya kan harus ada program dari Prabowo yang mungkin tidak akan langsung dijalankan, pada tahun pertama.

Karena dengan meneruskan program Jokowi, seperti IKN, jalan tol, dan hirilisasi, nah inikan membutuhkan biaya besar.

Jadi Prabowo harus menghitung ke depan, apakah programnya akan dijalankan semua atau parsial,” tutur Bhima kepada Kontan, Selasa (18/6/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Ia mencontohkan seperti program makan siang gratis alias makan bergizi gratis yang diusung Prabowo, sebaiknya tidak dijalankan pada seluruh wilayah Indonesia mengingat membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Menurutnya, program tersebut bisa diprioritaskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terlebih dahulu.

Dengan disiplin fiskal tersebut lanjutnya, akan membuat defisit APBN pada 2025 tidak melebar.

Di samping itu, jika defisit melebar, maka penerbitan surat utang semakin banyak, dan APBN tahun selanjutnya akan semakin terbebani.

“Selain itu yang harus diperhatikan juga utang jatuh tempo yang nilainya Rp 800 triliun di 2025.

Baca juga: Demi Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim, Ekonom Senior sebut Prabowo harus Genjot Pendapatan

Ini juga harus dikelola dan ini pastinya akan membuat defisit APBN ikut melebar,” ungkapnya.